IPI Sebut Isu Politik Dinasti Tak Berpengaruh ke Elektabilitas Gibran

  • Whatsapp
Gibran Rakabuming
Gibran Rakabuming Raka.

Inisiatifnews.com – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa isu tentang politik dinasti di Pilwakot Solo 2020 tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan, khususnya kepada Gibran Rakabuming Raka yang notabane adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo.

“Mayoritas masyarakat justru permisif dan tidak menghiraukan. Hanya kelas tertentu yang mempersoalkan isu dinasti itu,” kata Karyono Wibowo, Kamis (27/8/2020).

Bacaan Lainnya

Kelompok tertentu ini dikatakan oleh Karyono adalah mereka yang merupakan kalangan kelas menengah ke atas, kemudian kalangan kritis seperti orang yang berpendidikan tinggi misalnya. Sementara kelompok tersebut, dikatakan Karyono jumlahnya juga terbilang sedikit.

“Kelas menengah ke atas yang populasinya kecil ini yang mempersoalkan dinasti. Pertanyaannya berapa sih jumlah populasi kalangan ini,” ujarnya.

Dinasti politik sah dalam UU

Di sisi lain, pengamat politik senior ini mengatakan bahwa sebetulnya politik dinasti sah di dalam regulasi di Indonesia.

“Di aspek yuridis menyatakan tidak ada larangan. MK membatalkan frasa di UU Pilkada, tentang pasal yang membatasi calon kepala daerah yang punya hubungan kekerabatan. Ini karena dipandang bertentangan dengan UUD dan HAM. Karena setiap warga negara punya hak yang sama di mata hukum untuk memilih dan dipilih,” jelasnya.

Karyono juga mendorong agar politik dinasti yang tengah dialamatkan di dalam agenda Pilkada Solo tidak perlu dijadikan komoditas politik untuk mendowngrade pasangan calon tertentu. Apalagi karena di dalam kontestasi politik elektoral, Undang-Undang pun tidak melarangnya.

Hanya saja, ia memberikan masukan agar persoalan politik dinasti ini dapat dicerahkan dengan beberapa aspek edukatif. Salah satunya adalah bagaimana agar politik dinasti tidak justru bermutasi menjadi perilaku penyelewengan kekuasaan (abuse of power) apalagi sampai masuk ke oligarki dan kartel.

“Jadi yang harus dilakukan adalah mengedukasi. Yang membahayakan kalau politik dinasti bermutasi jadi oligarki dan kartel. Tapi di UU tidak melarang politik dinasti itu,” ucapnya.

Di dalam persoalan politik dinasti, Karyono mengajak semua pihak untuk melakukan monitoring yang yang ketat pula agar dua faktor yang dikhawatirkan itu tidak terjadi di dalam kontestasi politik.

“Politik dinasti jangan sampai malah terjadi abuse of power. Misal bapaknya si A punya jabatan tertentu melakukan abuse of power. Jangan sampai terjadi di politik dinasti apalagi bermutasi jadi oligarki dan kartel,” paparnya.

“Ini tugas kita semua untuk mengawasi, tapi juga jangan dibatasi karena itu hak mereka sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih,” tutupnya. [NOE]

Pos terkait