Setelah Diprotes PSI, Microphone DPRD Kembali Lagi, Ini Respon Uki

  • Whatsapp
microphone dprd dki
Microphone DPRD DKI Jakarta yang sudah kembali ke asalnya. [video diambil oleh Anthony Winza Prabowo]

Inisiatifnews.com – Mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi merespon kembalinya seratus lebih unit microphone DPRD DKI Jakarta hilang saat rapat paripurna pertanggung jawaban Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Tahun Anggaran 2019.

Menurutnya, ada oknum tertentu yang sengaja menyimpan fasilitas anggota dewan di ruang sidang terhormat itu.

Bacaan Lainnya

“Bahwa microphone itu hilang di saat rapat paripurna pertanggungjawaban Raperda P2APBD DKI tahun anggaran 2019, kemudian kembali lagi setelah itu, kan gak mungkin ya gak ada yang ambil kemudian kembalikan,” kata pria yang karib disapa Uki tersebut di akun twitternya @Uki23, Rabu (9/9/2020).

“Dan rasanya gak mungkin yang melakukan itu bukan manusia,” imbuhnya.

Kicauan Uki tersebut untuk mersepon kicauan dari Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Anthony Winza Prabowo. Ia mengunggah video kembalinya microphone yang sempat hilang saat agenda rapat LPJ anggaran DKI tahun 2019 itu.

“Akhirnya setelah walkout, hari ini mikrofon hadir kembali, PSI hadir utk bersuara atas keganjilan-keganjilan yang ada. Kemenangan-kemenangan kecil ini saya syukuri, kini wakil-wakil PSI Jakarta bisa berteriak lebih lantang lagi. Mari bersama PSI membangun negeri,” tulis @p_winza.

Sebelumnya, Anthony Winza sempat mengeluhkan hilangnya ratusan microphone di meja para anggota dewan di DPRD DKI Jakarta. Bahkan untuk menyampaikan sikap politik fraksinya, ia harus maju ke podium untuk meminjam microphone di sana agar bisa didengar oleh seluruh hadirin di ruang sidang tersebut.

“Salah satu agenda rapat paripurna har ini tentang persetujuan DPRD atas laporan pertanggungjawaban Gubernur untuk pelaksanaan APBD 2019. Kami walkout, dan baru kali ini saya lihat 100-an microphone yang biasanya tertanam rapih di meja rapat tiba-tiba hilang, untuk interupsipun saya harus menghampiri podium untuk pinjam mic,” kata Winza, Senin (7/9) kemarin.

Alasan PSI Tolak LPJ APBD 2019 Anies

Alasan mengapa fraksi PSI tidak menerima hasil LPJ Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tentang penggunaan dan pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2019 itu, lantaran dokumen anggaran yang dilaporkan dalam LPJ tersebut dinilai tidak lengkap.

“Semua data yang diberikan kepada kami adalah tidak lengkap, tidak ada sampai kepada kami bagaimana anggaran disampaikan melalui excel, dan juga itu sudah pernah kami mintakan, sudah pernah lewat komisi juga kami mintakan, tetapi sampai saat ini data tersebut belum juga diserahkan,” kata anggota Fraksi PSI, Agus Hamonangan dalam rapat di DPRD DKI Jakarta.

Selain itu. Agus juga menyampaikan jika ada temuan mengejutkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta untuk pembelian robot LUF 60.

“Ada juga temuan salah satunya di Komisi A, bahwa anggaran Gulkarmat yang dipakai untuk pembelian (robot) itu terlalu mahal. Dan temuan BPK, sebesar Rp 847 juta itu mengagetkan kami,” jelasnya.

Selanjutnya, Agus juga menyinggung tentang commitment fee untuk proyek penyelenggaraan balapan mobil Formula E yang tidak jelas arahnya. Sementara sikap PSI adalah meminta agar commitment fee sebesar Rp 560 miliar tersebut agar ditarik kembali karena alasan pandemi COVID-19.

“Kemudian sampai saat ini, commitment fee (Formula E) yang sudah diberikan tidak jelas keberadaanya. Itu adalah uang rakyat yang harus dikawal dan sampai saat ini juga kami minta supaya hal tersebut dijelaskan,” tandasnya.

Atas dasar itu semua, PSI menyatakan tidak bisa menerima hasil LPJ tersebut.

“Bagaimana mungkin kita bisa menerima laporan tersebut,” tegasnya. []

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait