Terbitkan Pergub 88/2020, Anies Batasi Lagi Kegiatan Masyarakat di Jakarta

  • Whatsapp
konferensi pers DKI PSBB 14 September 1
Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan lalukan konferensi pers penetapan PSBB 14 September 2020.

Inisiatifnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah sebelumnya memberlakukan PSBB transisi.

Kebijakan Anies ini tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB.

Bacaan Lainnya

“Pergub Nomor 88 Tahun 2020 ditetapkan hari ini, 13 September tentang perubahan atas Pergub Nomor 33,” kata Anies Baswedan dalam konferensi persnya di Balaikota DKI Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Dengan pembatasan berskala besar ini, Anies meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di DKI Jakarta agar patuh, yakni tidak melakukan aktivitas di luar kecuali benar-benar darurat.

“Prinsipnya, selama masa PSBB sebisanya berada di rumah, dianjurkan tidak bepergian kecuali ada kegiatan esensial dan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan,” terangnya.

Selama masa PSBB yang berlaku sejak 14 September hingga 2 pekan ke depan itu, Pemprov DKI Jakarta hanya mengizinkan 11 sektor yang masih boleh beroperasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Antara lain ;

1. Sektor kesehatan,
2. Sektor bahan pangan dan minuman,
3. Sektor energi,
4. Sektor komunikasi dan teknologi informasi,
5. Sektor Keuangan perbankan, sistem pembayaran, pasar modal dan seluruh kegiatan di sektor serupa,
6. Sektor logistik,
7. Sektor perhotelan,
8. Sektor konstruksi,
9. Sektor industri strategis,
10. Sektor pelayanan dasar, utilitas publik, industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,
11. Sektor fasilitas yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Anies juga meminta agar seluruh institusi pendidikan, kegiatan hiburan, fasilitas umum dan olahraga tidak boleh beroperasi. Kemudian kegiatan sosial seperti pernikahan dan konferensi juga tidak boleh dilakukan bebas.

“Semua institusi pendidikan, semua kegiatan hiburan, taman kota dan fasilitas umum, sarana olahraga publik, kegiatan resepsi pernikahan, seminar dan conference dibatasi,” jelasnya.

Khusus untuk kegiatan resepsi pernikahan, boleh dilakukan dengan pembatasan protokol kesehatan, serta hanya boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor Dinas Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Untuk resepsi dan pemberkatan perkawinan bisa dilakukan di KUA dan kantor catatan sipil,” sambunnya.

Tempat ibadah ditutup
Selain itu, Gubernur Anies juga menyatakan bahwa seluruh tempat ibadah yang digunakan oleh masyarakat lintas wilayah, seperti halnya Masjid Raya akan ditutup selama 2 pekan masa PSBB.

“Tempat ibadah di lingkungan pemukiman warga boleh beroperasi maksimal dengan kapasitas 50 persen. Tempat ibadah yang dikunjungi peserta dari berbagai komunitas atau lokasi dan di kampung atau komplek zona merah tidak boleh beroperasi. Masjid Raya ditutup,” ujar Anies.

Restoran hanya boleh layani take away
Di dalam Pergub Nomor 88 Tahun 2020 itu, Anies juga membatasi kegiatan tempat makan, baik itu restoran, kafe maupun rumah makan. Pembatasan itu adalah dengan melarang mereka menerima layanan makan di tempat.

“Beberapa kegiatan dan tempat yang boleh beroperasi dalam kondisi tertentu (adalah) restoran, rumah makan, kafe, hanya boleh pesan antar atau ambil bawa pulang, tidak terima pengunjung makan di tempat,” sambungnya.

Kendaraan dibatas
Selanjutnya, Anies Baswedan juga akan membatasi mobilitas masyarakat dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Untuk kendaraan umum, Anies membatasi jumlah maksimal adalah 50 persen dari total daya tampung kendaraan tersebut.

“Kapasitas dari kendaraan umum adalah 50 persen, meneruskan yang ada sekarang. Ada pembatasan frekuensi layanan dan armada, transportasi darat kereta kapal penumpang dibatasi. Detailnya akan diatur oleh Surat Keputusan Dinas Perhubungan,” terangnya.

Sementara untuk kendaraan pribadi, Anies hanya membolehkan untuk kendaraan mobil tidak boleh melebihi kapasitas sesuai dengan protokol kesehatan. Ini tidak berlaku ketika 1 kendaraan mengangkut penumpang yang merupakan keluarga yang tinggal di rumah yang sama.

“Kendaraan pribadi maksimal 2 orang per baris kursi. Kecuali bila mengangkut keluarga berdomisili satu rumah. Kebijakan ganjil genap ditiadakan,” paparnya.

Dan terakhir, untuk ojek online, masih boleh mengangkut penumpang maupun antar barang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Motor berbasis aplikasi boleh angkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan,” tandasnya. [NOE]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait