PSBB Proporsional di Depok Berlaku 30 September – 27 Oktober

  • Whatsapp
depok jawa barat
Depok, Jawa Barat.

Depok, Inisiatifnews.com – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok Jawa Barat, Dadang Wihana menyampaikan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional di Kota Depok telah berlaku mulai 30 September hingga 27 Oktober 2020.

“Ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.575-Hukum/2020 tentang Perpanjangan Keenam PSBB secara Proposional di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek),” kata Dadang di Depok, Jawa Barat, Kamis (1/10/2020).

Bacaan Lainnya

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Proporsional dalam skala mikro, sesuai level kelas kewaspadaan masing-masing daerah kabupaten/kota. PSBB dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran COVID-19.

Berdasarkan Status Kota Depok per 28 Oktober 2020 wilayah Bodetabek kembali masuk dalam risiko tinggi atau zona merah.

Menurut dia, PSBB proporsional mencakup penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19.

Covid-19 Klaster Keluarga di Depok

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Dadang menyampaikan jika penularan di wilayah tempat tinggal kini mulai mendominasi sebaran kasus Covid-19 di Depok. Itu artinya, dominasi kasus impor (imported case) dari luar daerah mulai berkurang, berganti menjadi dominasi klaster keluarga.

“Jadi, pada minggu ke 29 ke belakang itu mayoritas (kasus Covid-19 di Depok merupakan) imported case. Pada minggu ke-30 saat ini, kasus yang mendominasi mayoritas sekarang sudah penularan di level keluarga,” jelas Dadang kepada wartawan, Rabu (30/9).

Ia menyebut, tingginya penularan virus corona di level keluarga sebetulnya tak bisa terlepas dari dominasi kasus impor selama beberapa pekan sebelumnya. Aktivitas warga yang longgar membuat mereka kemungkinan tertular virus korona di luar rumah, kemudian menularkannya ke keluarga begitu tiba di rumah.

“Kontribusi terbesar adalah dari imported case. Jadi kasus-kasus dari luar di minggu kemarin, bergerak ke transmisi lokal di level keluarga saat ini,” lanjut Dadang.

Ia mengingatkan warga agar tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan di tengah lonjakan demi lonjakan kasus Covid-19 di Depok. Selain itu, Dadang mengklaim bahwa Pemerintah Kota Depok akan kian gencar menerapkan penegakan hukum bagi pelanggaran protokol kesehatan.

“Kami mengimbau kepada sahabat warga untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Memang kemungkinan semua kan sudah jenuh, bahkan dengan kejenuhan itu banyak yang abai. Maka dari itu kami saat ini sudah ada dalam tahap proses penegakan hukum,” kata Dadang.

“Ada proses edukasi tapi sekarang lebih banyak kepada penegakan hukum. Protokol kesehatan dan disiplin kita adalah napas kita, vaksin kita,” lanjut dia.

Sebagai informasi, Kota Depok mengalami peningkatan signifikan kasus Covid-19 sejak awal Agustus lalu hingga sekarang. Hingga kemarin, total laporan kasus positif Covid-19 di Depok sudah mencapai 4.320 kasus, terbanyak di Jawa Barat maupun Bodetabek. Dari jumlah itu, 1.249 pasien masih dalam penanganan saat ini, sedangkan kapasitas rumah sakit di Depok disebut Ridwan Kamil “paling kritis” dengan keterisian lebih dari 80 persen. []

Pos terkait