ANAK NKRI Rencanakan Aksi di Jakarta, Anies Langsung Berlakukan PSBB Transisi

  • Whatsapp
IMG 20200407 215254
Konferensi pers Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nanan Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono di Balaikota DKI Jakarta, Selasa 7 April 2020 malam.

Inisiatifnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Pemberlakuan kebijakan ini bertujuan untuk mengupayakan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19.

“Melihat hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat secara bertahap dan memasuki Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi dengan ketentuan baru selama dua pekan ke depan,” tulis statemen pers yang dirilis oleh Pemprov DKI Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Bacaan Lainnya

Kebijakan PSBB Transisi ini akan berlangsung sejak hari Senin besok. “Mulai tanggal 12-25 Oktober 2020,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyampaikan keputusan ini didasari beberapa indikator, yaitu laporan kasus harian, kasus kematian harian, tren kasus aktif, dan tingkat keterisian RS Rujukan COVID-19.

“Yang terjadi selama satu bulan ini adalah kebijakan emergency brake (rem darurat) karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap,” kata Anies.

Walaupun pelonggaran PSBB ini kembali diberlakukan, Anies tetap menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan tetap diberlakukan.

“Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” tutupnya.

Sementara itu, muncul selebaran seruan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang digalang oleh kelompok Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI pimpinan Damai Hari Lubis. Isu yang mereka angkat adalah isu inti mereka yakni tuntutan pembubaran BPIP dan desakan pencabutan RUU BPIP dari Prolegnas DPR RI.

Namun di dalamnya, disandingkan isu-isu yang tengah hangat yakni penolakan terjadap UU Cipta Kerja.

Namun, kegiatan itu bukan menjadi instruksi resmi dari organisasi PA 212. Di mana Wasekjen DPP PA 212, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyatakan bahwa seruan aksi yang digarap oleh Damai Hari Lubis bukan merupakan sikap resmi organisasinya.

“Belum ada (instruksi aksi),” tegas Novel. [RED]

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait