DPW dan DPC Tolak Munas II Ikatan Pesantren Indonesia 28-29 Oktober 2020

  • Whatsapp
Munas II IPI
Foto : Istimewa

Inisiatifnews.com – Sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus Cabang (DPC) Ikatan Pesantren Indonesia menolak hasil Musyawarah Nasional (Munas) II ke-2 yang diselenggarakan lewat virtual pada 28-29 Oktober 2020.

Pasalnya, Munas tersebut tidak sah atau cacat hukum karena banyak melanggar AD/ART organisasi.

“Munas II IPI tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai prosedur AD/ART organisasi,” kata Ketua DPW Prov. Aceh, Tgk. Sayid Abdulloh Alydrus lewat releasenya yang diterima redaksi, Sabtu (30/10/2020)

Munas itu sendiri sebelumnya dilaporkan sudah tidak sinkron dan menjadi polemik oleh para pengurus DPP dan DPW karena dianggap melanggara AD/ART, namun akibat segelintir orang yang punya kepentingan munas tetap dipaksakan.

“Munas tersebut secara hukum tidak punya legitimasi karena tidak sesuai AD/ART dan banyak DPW (Sumut, Sulsel, Sulut, Maluku, Lampung, dll) dan DPC tidak memberikan suaranya, serta tidak mengetahui adanya Munas Via Virtual,” ungkapnya.

Sementara itu, Rahmat Sholeh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bidang Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia (DPP IPI) mengungkapkan hal yang sama terkait Munas IPI Ke-2 2020, namun ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya periodesasi pengurus DPP itu massa purnanya selasai sampai 2021 bukan 2020.

Ia juga mengungkan bahwa baru pertama kali ada dalam sejarah penyelanggaran Musyawarah Nasional (MUNAS) dengan tidak memiliki atau tanpa ada Ketua Umum, Pasalnya pasca Ketua Umum DPP IPI mundur dengan alasan kesehatan, ia telah menunjuk Plt Ketum dari unsur Waketum yaitu KH. Muslish Basori oleh karena suatu sebab beliau mengundurkan diri.

“Jika kita faham organisasi seharusnya yang kita lakukan pasca mundur nya Ketum adalah mencari Plt jika mundur cari plt sampai Munas diselenggarakan karena Plt. Ketua Umum adalah sebagai Penanggung Jawab Munas bukan malah menyelanggarakan Munas tanpa Plt. Ketua Umum,” jelasnya.

Rahmat menilai akibat adanya kekosongan jabatan Ketua Umum, ada sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan.

“Itu terbukti pas Munas yang tetap dilaksanakan,” tutupnya. [REL]

PHP Dev Cloud Hosting