Buruh Pasang Badan untuk Ganjar Jika Apindo Jateng Gugat UMP 2021 di PTUN

  • Whatsapp
ganjar pranowo dan KSBSI jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menerima FSB Garteks KSBSI Jateng, pada hari Kamis 5 November 2020. [dokumen Humas Jateng]

Inisiatifnews.com – Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit, dan Sentra Industri Sepatu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB Garteks KSBSI) Jawa Tengah, Totok Susilo menegaskan bahwa pihaknya akan membela Ganjar Pranowo terkait dengan rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menggugat Gubernur Jawa Tengah tentang upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 yang naik sebesar 3,27 persen.

Bahkan, mereka menyatakan siap membela Ganjar dengan menjadi tergugat intervensi jika benar Apindo Jateng menggugat Ganjar Pranowo ke Pengadilan Tata Usata Negara (PTUN).

Bacaan Lainnya

“Kami sampaikan bahwa kami akan mendukung Gubernur dan akan menjadi tergugat intervensi apabila itu terjadi gugatan dari Apindo Jawa Tengah ke PTUN. Garteks Jawa Tengah mendukung penuh keputusan Pak Ganjar,” kata Totok usai menemui Ganjar Pranowo di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/11/2020).

Totok mengatakan, dukungan penuh itu diberikan karena pada dasarnya UMP yang ditetapkan oleh Ganjar sudah sesuai dengan formula upah. Menurutnya penetapan kenaikan UMP pada angka 3,27 persen merupakan sikap yang luar biasa dari Gubernur Jawa Tengah.

“Walaupun di formula upah berdasarkan PP 78 ketemu di angka 3,33 persen tetapi angka 3,27 persen itu sikap yang luar biasa karena Jabar, Banten, dan Sumut tidak ada kenaikan. Artinya Pak Ganjar telah melakukan diskresinya dengan kewenangan sebagai kepala daerah. Itu menunjukkan Gubernur pro dengan rakyatnya,” kata Totok.

Perlu diketahui, bahwa Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jateng akan mengambil langkah hukum atau menggunakan konstitusinya melalui jalur hukum menggugat Gubernur Jateng, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang.

Ini menyikapi diterbitkannya SK Gubernur Nomor 561/48 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2021, yang besarnya Rp 1.798.979,12, naik sebesar Rp 56.963,90 (3.27 persen).

Ketua DPP Apindo Jateng, Frans Kongi dalam siaran persnya, Senin (2/11) mengungkapkan saat ini kondisi ekonomi di Jawa Tengah yang mengalami keterpurukan akibat dari pandemi covid-19 dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Karenanya, DPP Apindo Jateng berpendapat keputusan Gubernur Jateng tersebut menambah kesulitan bagi dunia usaha untuk memperbaiki kinerjanya pada 2021.

Bahwa kenaikan yang diputuskan diduga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yaitu Permenaker Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

“Patut diduga pula bahwa Gubernur Jateng tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik. Hal ini merugikan bagi dunia usaha yang faktanya saat ini masih dalam keadaan terpuruk,” ujarnya.

Ditambahkannya, keputusan Gubernur tersebut berakibat hilangnya kepastian hukum. Patut dikhawatirkan berimbas kacaunya proses pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang saat ini sedang dilaksanakan di Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Tengah. []

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait