Fix! Rumah DP 0 Rupiah Anies Bukan untuk Rakyat Miskin

  • Whatsapp
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat berswafoto dengan tokoh FPI di acara Reuni Akbar 212.

Inisiatifnews.com – Gonjang-ganjing terkait dengan pro dan kontra program kerakyatan yang digagas oleh Anies Rasyid Baswedan bersama dengan Sandiaga Salahuddin Uno saat Pilkada 2017 kembali mencuat, khususnya pasca ditetapkannya Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pengadaan bank tanah Pemprov DKI Jakarta, untuk program rumah DP 0 rupiah.

Merespon pro dan kontra itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa program rumah DP 0 rupiah itu memiliki batas gaji maksimal yang tentu bukan dalam kategori masyarakat miskin seperti yang sempat dijanjikan Anies-Sandi dahulu. Di mana batas minimal gaji calon peserta program adalah Rp14 juta.

Bacaan Lainnya

“Itu mengikuti kebijakan peraturan pemerintah PUPR, ada keputusannya Kementerian PUPR, ada peraturan menteri PUPR. Jadi kami menyesuaikan kebijakan,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Pihaknya mengaku tak bisa berdiri sendiri dalam menjalankan setiap program, kecuali harus mengacu pada aturan yang telah dibikin pemerintah pusat. Termasuk dalam program DP 0 rupiah.

Meski batas minimal gaji penerima sebagai syarat telah dinaikkan, ia mengklaim hal itu tetap berdasarkan prinsip agar dapat diakses semua masyarakat.

Politikus Partai Gerindra itu juga membantah kenaikan syarat batas minimal penerima program tersebut tak pernah dipublikasikan. Menurut dia, hal itu telah diumumkan lewat keputusan gubernur maupun peraturan gubernur yang ada di website.

“Sudah kan sudah diumumkan. Semua Pergub, Kepgub, Permen (Peraturan Menteri) kan semua terumumkan di situs semua. Silakan nanti dicek ya. Di pergubnya ada,” kata dia.

Di sisi lain, ia juga tak bisa mengesampingkan bantuan yang harus diberikan kepada warga terdampak banjir di bantaran sungai.

Menurut Riza, warga yang tinggal di bantaran sungai tetap harus diperhatikan dengan menyiapkan hunian seperti rusunawa atau tempat tinggal sebagai relokasi.

“Seperti yang berada di bantaran kali, sungai, itu nanti kita akan relokasi sesuai dengan program normalisasi, warganya kita relokasi, kita siapkan tempat-tempat seperti rusunawa, rusunami, dan sebagainya,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengubah batas minimal gaji warga yang dapat membeli rumah lewat mekanisme DP nol rupiah. Kini, batasannya naik dari semula Rp7 juta menjadi Rp14,8 juta.

Hal itu tertuang dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Juga sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 558 Tahun 2020. Keputusan itu ditandatangani Anies pada 10 Juni 2020.

Diketahui, ketentuan batas gaji dalam program perumahan ini diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam ketentuan itu, batas penghasilan rumah tangga MBR yang bisa memperoleh kemudahan mendapat rumah dihitung dengan rumus tiga kali dari nilai angsuran yang sebelumnya dihitung dengan rumus tertentu.

Misalnya, rumah seharga Rp345 juta. Nilai angsurannya dihitung mencapai Rp4,1 juta. Alhasil, masyarakat yang bisa memiliki rumah ini maksimal memiliki penghasilan Rp 12,3 juta.

Tilik janji Anies Sandi tentang program Rumah DP 0 Rupiah

Perlu diketahui, bahwa di dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam, pasangan Anies-Sandi merilis website yang menampilkan berbagai informasi tentang program janji mereka. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan program Rumah DP 0 Rupiah.

Dalam program tersebut, Anies Sandi menjanjikan kredit murah bagi masyarakat dengan kategoru penghasilan rumah tangga mencapai Rp 7 juta dan tercatat belum memiliki properti sendiri. Berikut adalah syarat yang sempat ditawarkan dalam program yang dikampanyekan tahun 2017 lalu.

Siapakah target penerima manfaat program?

  1. Warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP).
  2. Warga kelas menengah ke bawah, dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp.7 juta/bulan, dan belum memiliki properti sendiri.
  3. Termasuk para pekerja informal yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kredit, karena tipe penghasilan yang tidak tetap seperti pekerja formal.
  4. Prioritas pertama yang menjadi sasaran program adalah warga yang telah menjadi warga DKI dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun, dibuktikan dengan sejak kepemilikan KTP DKI), untuk menghindari adanya “warga DKI dadakan” demi mendapatkan program.

Properti seperti apa yang ditawarkan dalam program ini?

  1. Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sampai sekitar Rp.350 juta.
  2. Penggunaan istilah “rumah” merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal.
  3. Tentu properti senilai di atas sekitar Rp.400 juta atau bahkan Rp.1M bukanlah jenis properti yang ditawarkan dalam fasilitas ini.
program dp 0 rupiah anies sandi
https://jakartamajubersama.com/program-hunian-terjangkau-dan-dp-nol-rupiah

Pos terkait