Pemkot Makassar Diminta Bijak Sosialisasikan Program Pemerintah

  • Whatsapp
Andi Khiyarullah
Presiden Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor tahun 2020, Andi Khiyarullah. [foto : Istimewa]

Inisiatifnews.com – Presiden Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor tahun 2020, Andi Khiyarullah mengaku sangat mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Makassar yang melakukan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi (TI).

“Saya mengapresiasi dan mendukung terobosan pelayanan administrasi menggunakan teknologi tersebut, demi peningkatan pelayanan Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakatnya,” kata Andi dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021).

Bacaan Lainnya

Teknologi yang dimaksud Andi adalah aplikasi “Makassar Recover”. Sebuah aplikasi layanan publik di lingkup pemerintah Kota Makassar.

“Pemerintah Kota Makassar meluncurkan aplikasi Makassar Recover dalam sistem pelayanan administrasi warga. Dalam aplikasi Makassar Recover, setiap masyarakat wajib memiliki QR Code. QR Code tersebut juga dijadikan syarat bisa menerima pelayanan pemerintah seperti mengurus KTP, kartu keluarga (KK), dan juga syarat masuk ke sejumlah tempat umum termasuk mall,” jelasnya.

Hanya saja, ada sisi lain yang ternyata mengusik hatinya. Aktivis Mahasiswa dari Tanah Bugis itu menyayangkan sikap Walikota Makassar yang justru mengancam warga yang tidak memiliki barcode atau QR Code.

Bagi mereka yang tidak memiliki QR Code, maka tidak akan bisa mendapatkan pelayanan apapun dari pemerintah Kota Makassar.

“Saya menyayangkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto terkait hal ini. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Danny seakan mengancam tidak akan melayani masyarakat Kota Makassar yang tidak memiliki QR Code,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pemerintah, Walikota bisa melakukan komunikasi publik yang baik agar masyarakat bisa memiliki QR Code seperti yang diharapkannya.

Namun jika mengeluarkan statemen ancaman seperti itu, justru sikap Walikota sangat tidak tepat.

“Danny seakan-akan menyepelekan masyarakat yang tidak memiliki QR Code untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Padahal, sudah sewajibnya masyarakat mendapatkan haknya
dalam mendapatkan pelayanan aparat pemerintah,” tegasnya.

Tidak boleh kata Andi, pemerintah membeda-bedakan masyarakat untuk mendapatkan hak mereka mengakses layanan di pemerintahan, apalagi hanya karena tidak memiliki QR Code untuk mengakses aplikasi Makassar Recover.

“Suatu kewajiban bagi pemerintah untuk
melayani seluruh masyarakat Kota Makassar tanpa membeda-bedakan apalagi membatasi akses dan pelayanan publik. Sebab, pernyataan tersebut juga dikhawatirkan akan timbul kesalahpahaman atau pemikiran negatif kepada Pemerintah Kota Makassar yang seakan tidak mampu lagi untuk melayani seluruh masyarakat Kota Makassar,” paparnya.

Koordinator media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) periode 2020 tersebut meminta agar pemerintah Kota Makassar, khususnya walikota memperbaiki kualitas komunikasi publik mereka. Sehingga program yang baik dari pemerintah bisa berjalan sesuai harapan. Dan masyarakat pun tidak merasa resah dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah mereka.

“Saya berharap Pemerintah Kota Makassar menyampaikan apapun yang berkaitan dengan program pelayanan masyarakat dengan sebijak-bijaknya dan mengedukasi secara optimal kepada seluruh masyarakat Kota Makassar,” tandasnya.

“Akan menjadi kebanggaan tersendiri
ketika masyarakat pun bisa menerima seluruh program Pemerintah Kota Makassar dengan pemahaman yang baik dan juga bisa dipastikan tidak ada penolakan terhadapnya,” pungkas Andi.

Sebelumnya, beredar video Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto mengancam tidak akan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak memiliki QR Code.

“Jangan ko menyesal kau tidak bisa mengurus apa-apa di pemerintah kota karena tidak ada QR Code-mu,” kata Danny dalam video yang beredar di media sosial.

Pos terkait