Fraksi PSI di DPRD DKI Ajukan Hak Interpelasi ke Anies Baswedan

Jakarta, Inisiatifnews.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar menyampaikan, bahwa seluruh anggota fraksinya yang ada di DPRD DKI Jakarta telah resmi mengajikan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait dengan penggunaan anggaran penyelenggaraan Formula E 2022.

Dalam surat interpelasi yang diajukan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, mereka meminta penjelasan kepada Gubernur Anies terkait dengan agenda yang telah menyedot uang daerah hingga triliunan rupiah itu.

Apalagi dikatakan Michael, ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa ada potensi pelanggaran hukum terkait dengan penggelontoran duit rakyat tersebut.

“Pengajuan interpelasi ini bersifat penting mengingat alokasi anggaran triliunan di tengah pandemi serta rentetan indikasi dan potensi pelanggaran hukum sebagaimana temuan BPK,” kata Michael dalam keterangannya, Rabu (18/8/2021).

Kemudian, alasan lain mengapa PSI mengajukan hak interpelasi adalah sikap keras kepala Gubernur Anies menjalankan Formula E di tahun 2022 dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Menurut Michael, sikap ngotot Anies Baswedan ini dinilai tak elok mengingat belum ada hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E yang disesuaikan dengan kondisi pasca pandemi Covid-19.

“Jelas telah melanggar asas kecermatan karena bisa saja hasil dari peninjauan kembali studi kelayakan adalah tidak layak untuk diselenggarakan,” ucap Michael.

Alasan berikutnya, PSI menilai ada indikasi tindakan melawan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aspek penyelenggaraan Formula E. Untuk itu, PSI meminta secara langsung bisa dijelaskan oleh Anies apakah yang dilakukan dalam program balap mobil listrik itu sesuai dengan aturan yang ada atau tidak.

“Terutama tentang pengembalian Commitment Fee Formula E serta aspek penyalahgunaan kewenangan Gubernur yang telah mengikatkan beban APBD melampaui masa jabatannya, mengingat kontrak Formula E ini ditandatangani untuk 5 tahun penyelenggaraan,” kata dia.

Di dalam surat interpelasi yang telah dilayangkan, setidaknya ada 8 orang Fraksi PSI yang membubuhkan tandatangannya. Mereka antara lain ;

1. Idris Ahmad
2. Justin Andrian Untayana
3. Anthony Winza Prabowo
4. August Hamonangan
5. William Aditya Sarana
6. Eneng Miliyanasari
7. Viani Limardi
8. Anggara Wicitra Sastroamidjojo