Jika Formula E Tak Bermasalah, Pasti Bisa Dijelaskan dengan Baik

  • Whatsapp
uki
Dedek Prayudi (Uki).

Jakarta, Inisiatifnews.com – Mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek “Uki” Prayudi menilai, jika memang proyek Formula E tidak ada masalah, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bisa menjelaskannya dengan baik di depan para anggota dewan yang terhormat di DPRD DKI Jakarta.

Apalagi saat ini, 2 (dua) Fraksi di DPRD DKI Jakarta yakni PSI dan PDI Perjuangan mengajukan hak interpelasi, sebagai hak para anggota dewan untuk mendapatkan penjelasan rinci dari pemerintah eksekutif terkait dengan persoalan yang perlu meminta penjelasan lebih jauh, khususnya tentang program yang tengah dijalankan oleh Pemprov DKI.

Bacaan Lainnya

“Sekali lagi, kalau memang semua wajar-wajar saja, tentu semua bisa dijelaskan,” kata Uki, Senin (27/9).

Ditegaskan Uki, bahwa hak interpelasi adalah instrumen legislatif untuk berdialog dengan eksekutif sebagai mitra kerjanya. Bukan alat untuk menjatuhkan apalagi menggulingkan pemerintahan.

“Dan interpelasi cuma sekadar wadah konstitusional dewan untuk meminta penjelasan,” ujarnya.

Uki malah menilai, sikap 7 fraksi partai di DPRD yang menentang hak interpelasi usai diajak jamuan makan malam oleh Gubernur Anies cukup aneh. Tak ayal jika ia menilai bahwa ada oligarki di balik sikap para anggota dewan itu.

“Semua bisa melihat betapa oligarki sudah menebal dan menjadi simpul yang begitu kuat mencengkram Balaikota,” tandasnya.

Fraksi Gerindra DKI Jakarta nilai interpelasi PSI dan PDI Perjuangan soal Formula E ilegal

Perlu diketahui, bahwa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari F-Gerindra M Taufik menyatakan, bahwa tujuh fraksi sudah sangat tegas menolak menghadiri rapat paripurna interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait Formula E.

Taufik menyebut paripurna yang dijadwalkan besok disahkan dengan cara ilegal.

Taufik menyatakan hal itu dalam jumpa pers perwakilan 7 fraksi DPRD DKI di luar Fraksi PDIP dan PSI. Pertemuan itu digelar setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menjadwalkan paripurna interpelasi Formula E.

Hadir Paripurna Interpelasi Formula E
Dalam pertemuan tersebut, semua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta serta perwakilan 7 partai, yaitu PKS, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, NasDem, PPP-PKB, dan Golkar, bulat menyatakan rapat paripurna interpelasi yang dijadwalkan ilegal.

“Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar hari ini tidak layak dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI,” kata Taufik dalam Konferensi Pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9).

“Kami menyampaikan rapat tadi yang menetapkan rapat paripurna interpelasi itu ilegal. Maka, karena rapatnya ilegal, maka hasil produksinya menjadi ilegal juga,” sambungnya.

Taufik menegaskan tindakan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi melanggar Pasal 80 Ayat 3 Tata Tertib (tatib) DPRD DKI. Ketentuan itu menyebutkan setiap surat undangan rapat yang dikeluarkan wajib diteken Ketua DPRD DKI Jakarta dan setidaknya mendapat paraf dua Wakil Ketua.

“Ini kan namanya bentuk pelanggaran tatib sendiri. Masa tatib yang disahkan dan Pras yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar,” tegasnya.

Pos terkait