Kantor Gubernur Banten Jebol Saat Aksi Buruh, Mahasiswa Salahkan Kapolda

Presma STISNU Tangerang
Presiden Mahasiswa Sekilah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, Holid Safei.

JAKARTA, Inisiatifnews.com – Presiden Mahasiswa Sekilah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Tangerang, Holid Safei menilai ada kelalaian dari jajaran Kepolisian di Polda Banten saat ada aksi unjuk rasa kelompok buruh di depan kantor Gubernur Banten.

Pasalnya, aksi unjuk rasa terkait dengan kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 berujung anarkis. Massa buruh berhasil menerobos masuk ke dalam gedung bahkan sampai masuk ke ruangan Gubernur Banten.

Bacaan Lainnya

“Kita diperlihatkan kelalaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa,” kata Holid dalam keterangannya yang diterima wartawan, Minggu (26/12).

Bagi Holid, bobolnya kantor Gubernur dari massa aksi unjuk rasa tidak bisa dianggap sebagai hal wajar. Ia menilai ada kesalahan yang dilakukan oleh jajaran aparat keamanan yang melakukan tugas pengamanan aksi unjuk rasa tersebut.

Apalagi ia juga menyinggung tentang prosedur tetap pengendalian massa (Protap Dalmas) pihak kepolisian juga harusnya juga paham mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Bagi Holid, sangat jelas bahwa Polri wajib melakukan protap dalam rangka menjaga, mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital nasional dan objek tertentu.

“Sebab yang disabotase ini ruang kerja Gubernur yang merupakan simbol dari provinsi Banten. DanĀ  jelas itu sangat vital . Bahkan itu bisa mengganggu stabilitas politik di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya.

Bagi Holid, Polda Banten harus bisa mengakui kelalaian ini sekaligus mau dievaluasi kinerjanya.

“Harusnya pihak kepolisian wilayah hukum Banten harus mengakui keberhasilan massa aksi buruh menduduki ruang kerja Gubernur WH tidak terlepas dari kelalaian aparat kepolisian dalam pengamanan dan pengendalian massa dan melupakan aturan soal Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa puluhan anggota serikat buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (22/12) sore. Puluhan buruh itu merangsek masuk, memakan camilan dan meminum air yang ada di ruang kerja WH.

Pintu masuk kantor WH pun rusak. Buruh berdesakan masuk ke ruangan. Kursi yang biasa diduduki WH pun diduduki buruh. Sebagian lagi, ada yang duduk di sofa ruangan politikus Partai Demokrat itu.

“Setelah berjam-jam tidak ditemui juga akhirnya buruh kecewa, ingin mengecek keberadaan gubernur, sehingga masuklah ke dalam ruangan gubernur. Masuk lah kita ke dalam, ternyata di ruangnya sudah kosong, gubernur sudah tidak ada di tempat,” kata Hardiansyah, pengurus SPSI Kota Tangerang.

Buruh kesal dengan pernyataan Wahidin Halim yang mengatakan kalau pengusaha lebih baik mencari pekerja baru, jika karyawannya menolak dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang sudah ditetapkan olehnya.

Buruh mendesak Wahidin Halim menarik pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka, karena dianggap melukai hati buruh.

Pos terkait