Lebih lanjut, Mahasiswa Gakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara (FH Unikarta) ini pun menyampaikan, bahwa persoalan pro dan kontra terhadap pembangunan IKN di Kaltim adalah sesuatu yang biasa dalam iklim demokrasi yang ada di Indonesia.
“Menurut kami, itu hal yang biasa bagi proses demokrasi di negara Indonesia. TGapi keputusan Presiden Jokowi memindahkan IKN merupakan sebuah itikat baik yang patut diapresiasi, apalagi sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengundang, menghadirkan, bertemu, meminta izin dengan tokoh-tokoh nasional, termasuk Sultan Kukar dan tokoh-tokoh adat se-Kalimantan di Istana Jakarta,” ucapnya.
Dalam rangka mengantisipasi proses dan implementasi IKN di wilayah Kaltim, Andika menegaskan bahwa HMI Cabang Kukar tengah melakukan pembenahan diri, menyispkan Sumber Daya Manusia (SDM) para alumninya atau kader-kadernya yang memiliki kualifikasi untuk bisa bersaing dalam mengisi kebutuhan perangkat birokrasi dan struktur Badan Otorita IKN di Kaltim.
“Kita berharap kepada pemerintah pusat, bahwa pemindahan IKN di Wilayah Kaltim tidak dipandang sebagai sebuah hadiah, karena Provinsi Kaltim memberikan kontribusi devisa yang sangat besar bagi negara, namun bagaimana kehadiran pembangunan IKN itu segera diimplementasikan secara cepat, sehingga bisa dirasakan langsung dampak positifnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU), khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, transportasi perhubungan, infrastruktur, yang selama ini sangat tertinggal jauh dibandingkan di Pulau Jawa,” pungkasnya.
