Kepala Adat Besar Dayak Ikut Pastikan Kearifan Lokal Tetap Dilestarikan di IKN

Kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Hamtolius Gati
Kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Hamtolius Gati.

KUTAI KARTANEGARA, Inisiatifnews.com – Kepala Adat Besar Dayak Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Hamtolius Gati menegaskan bahwa pentingnya kearifan lokal dan kebudayaan adat dayak tetap dilestarikan, termasuk di tengah adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut.

“Dengan pembangunan IKN di Kaltim, justru kami merasa yakin keanekaragaman dan nilai-nilai adat budaya dayak akan semakin dikenal masyarakat Indonesia,” kata Hamtolius kepada wartawan di Loa Janan, Kabupaten Kukar, Sabtu (26/3).

Bacaan Lainnya

Dengan keberadaan IKN di Kalimantan Timur tersebut, ia menilai justru kebudayaan asli masyarakat adat di Kalimantan akan semakin dikenal, karena Kalimantan akan menjadi pusat perhatian dunia nantinya.

“Tinggal bagaimana kita menggembangkan kegiatan tersebut menjadi obyek daya tarik wisatawan,” jelasnya.

Keyakinan dan semangat itu pun dipegang usai melakukan dialog dengan lintas tetua suku di luar wilayahnya. Kemudian, mayoritas dari mereka juga sangat setuju dengan proyek pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan itu, tentu dengan catatan keaslian budaya di Kalimantan tidak digeser.

Sekedar diketahui, bahwa adat dayak besar ini meliputi Benuang, Tunjung, Bentian, Paser dan Basap.

“Selaku kepala adat besar suku dayak, sebelum-sebelumnya juga selalu berdialog dan bertemu dengan tokoh masyarakat di luar Kaltim, umumnya mereka menghargai dan mendukung pesta dan acara adat dayak,” tandasnya.

Kemudian, dengan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi merupakan pelaksana pemindahan IKN itu. Menurutnya, rakyat Indonesia, khususnya yang ada di Kaltim harus menerimanya. Apalagi sudah mendapat persetujuan DPR RI.

“Salah satu kegiatan Jokowi yang mengumpulkan seluruh Gubernur se Indonesia, dengan mengadakan acara adat menyatukan seluruh air dan tanah dalam wadah kendi dari berbagai pelosok tanah air, kemudian dijadikan satu di IKN Nusantara, itu suatu bukti bahwa kearifan lokal tetap dipertahankan dan dilestarikan,” tuturnya.

Tujuan baik Ibu Kota Negara dipindah

Lebih lanjut, Hamtolius mengatakan bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur memiliki tujuan yang sangat baik.

“Tujuannya sangat baik, tidak mungkin Presiden Jokowi bermaksud menyengsarakan rakyatnya, tentu IKN ini untuk kepentingan pemerataan pembangunan di luar Jawa, khususnya Kaltim yang selama ini masih tertinggal jauh,” terangnya.

Lagi pula kata Hamtolius, yang memiliki ide pertama untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan itu bukan Pak Jokowi, akan tapi Presiden Sukarno, padahal situasi ekonomi Indonesia di Tahun 1950-an masih krisis.

“Yang patut dicatat, bahwa gagasan cerdas Sukarno itu merupakan wujud semangat, keberanian dan jiwa nasionalismenya yang kuat kepada rakyatnya, yang sesungguhnya bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi generasi mendatang,” papar Hamtolius.

Masih dalam perspektif tujuan, ia juga menilai bahwa upaya pemindahan IKN dari era Presiden Bung Karno ke Presiden Jokowi adalah bagian dari rencana Tuhan.

“Menurut pandangan dan penerawangan adat Dayak, itu semua tentu ada hikmahnya, pasti ada kaitannya dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sesungguhnya pemindahan IKN, yang sejak awal sesungguhnya bukan ide Presiden Jokowi, tapi ide bapak bangsa Indonesia yaitu Presiden Sukarno lah yang mencetuskannya,” tandasnya lagi.

Oleh sebab itu, ia selaku Kepala Adat Besar Dayak, selalu menghimbau kepada masyarakat di Kalimantan agar mendukung kelancaran pembangunan IKN di wilayah Kaltim tersebut.

Anggap biasa kelompok kontra

Dalam iklim demokrasi di Indonesia, persoalan pro dan kontra menjadi sesuatu yang biasa saja. Hamtolius pun tetap mengingatkan pro dan kontra terhadap pembanghunan IKN ke wilayahnya jangan sampai justru memunculkan narasi yang malah menyakiti hati masyarakat Kalimantan.

“Terhadap kelompok atau pihak-pihak di luar Kaltim yang tidak setuju pemindahan IKN Nusantara, kami hanya mengingatkan agar jangan mengganggu proses pelaksanaan pemindahan IKN ke Wilayah Kaltim, karena Kalimantan ini masih wilayah bagian NKRI,” tegasnya.

Agar tak semakin berlarut-larut, ia pun meminta kepada pemerintah pusat agar segera memulai progres pengerjaan IKN tersebut.

“Harapan kami, agar pemerintahan IKN Nusantara, agar segera bisa pindah ke wilayah Kaltim. Tentu ada partisipasi dari salah satu putra putri terbaik kami, dari masyarakat Dayak yang bisa tampil menjadi bagian dari pimpinan Badan Otorita IKN,” pungkasnya.

Pos terkait