Rizal Ramli Harap Presiden Jokowi Tak Mudah Diakali Menkeu

  • Whatsapp
rizal ramli
Rizal Ramli saat berbincang-bincang dengan pengurus Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di Puncak, Bogor, Jawa Barat. [foto : Istimewa]

Jakarta, Inisiatifnews.com – Rencana pembentukan lembaga baru Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagaimana termaktub dalam usulan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai bentuk kemaruk kuasa atau lapar kekuasaan.

Hal ini diutarakan oleh Ekonom senior, Rizal Ramli. Ia mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sejatinya fokus membawa Indonesia keluar dari jurang krisis yang sudah terlalu dalam, bukan membuat semua otoritas keuangan yang independen yaitu Bank Indonesia (BI), Oritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KKSK) dalam satu komandonya.

Bacaan Lainnya

Power Hungry (Kemaruk Kuasa), bukannya fokus untuk keluar krisis. KKSK kuasa luar biasa via UU Nomor 2 Tahun 2020, Menkeu terbalik ingin lebih kuasa lagi agar BI, OJK, LPS di bawah Menkeu via Dewan Moneter,” tulis Rizal di akun media sosialnya, Selasa (1/9/2020).

Menurut Rizal Ramli, apabila regulasi itu disahkan oleh DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan super kuasa atas BI, OJK dan LPS. Tak hanya itu, pembahasan aturan ini di tengah pandemi semakin menampakan pemerintah tak serius menangani Covid-19.

“Super-Kuasa, tidak fokus pada krisis. Pak Jokowi kok sebegitu mudahnya diakali?” tukas mantan Anggota Tim Panel Bidang Ekonomi PBB itu.

Sebagaiimana diketahui, Baleg DPR RI tengah menyusun draf Revisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Dalam revisi ini akan ada banyak beberapa pasal yang dihapus dan juga ditambahkan.

Tim Ahli Baleg dalam paparannya mengatakan, salah satu yang akan direvisi adalah pasal 9 yang akan dihapus dan ditambahkan menjadi pasal baru yakni 9a, 9b dan 9c. Rangkaian pasal 9 ini akan berisi tentang anggota dewan moneter hingga tugasnya.

Dalam RUU ini, pasal 9a nantinya akan ditetapkan dewan moneter yang berisi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Adapun tugas dewan moneter membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan.

“Dewan moneter memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian,” ujar tim Ahli Baleg, Senin (31/8).

Pada ayat 3 pasal 9a ini, dewan moneter ditetapkan sebanyak 5 anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan, kemudian ada satu dari Menteri bidang Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Senior Bi serta Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Jika dipandang perlu, maka pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasihat pada dewan moneter. Adapun sekretariat dari dewan moneter ini diselenggarakan BI,” kata tim ahli tersebut.

Sementara itu, untuk pasal 9b ayat 2 akan ditetapkan Menteri Keuangan sebagai ketua dari dewan moneter tersebut. Dewan moneter juga harus melakukan sidang minimal dua kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan mendesak.

“Ayat 3, dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota dewan moneter berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang moneter,” jelasnya.

Kemudian, 9c akan ditetapkan bahwa keputusan dewan moneter diambil dengan musyawarah mufakat bila Gubernur BI tidak bisa memufakati hasil musyawarah dewan moneter. Dalam hal ini, Gubernur BI dapat mengajukan pendapatnya pada pihak pemerintah.

“Tata tertib tata cara menjalankan kerja dewan moneter ditetapkan oleh dewan moneter,” tutupnya.

Pos terkait