Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Kebijakan Impor Beras Saat Musim Panen

  • Whatsapp
muhammad afditya iman fahlevi
Muhammad Afditya.

Inisiatifnews.com – Analis Kebijakan Publik Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA), Muhammad Afditya Iman Fahlevi menilai, kebijakan pemerintah pusat untuk membuka kran impor beras sebanyak 1 juta ton sangat tidak tepat.

Apalagi, kebijakan yang belakangan diketahui merupakan inisiasi dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan itu dilakukan di tengah stok beras Bulog masih banyak, sekaligus saat memasuki masa panen raya.

Bacaan Lainnya

“Padahal produksi tahun 2021 meningkat. Beras kita surplus tiba-tiba masuk jutaan ton beras impor di tengah panen raya. Ini keputusan yang tak masuk akal,” kata Afditya dalam siaran persnya yang diterima Inisiatifnews.com, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, di tengah panen raya oleh para petani Indonesia, semestinya pemerintah membantu petani untuk memperluas kapasitas penyerapan padi di dalam negeri.

Oleh karena itu, ia pun berharap besar kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi lagi kebijakan yang dinilai bisa berdampak buruk bagi para petani Indonesia.

“Kita berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan ini serta mampu merasakan dan memahami tiap tetes keringat para petani kita,” ujarnya.

Ia khawatir, kebijakan pembukaan kran impor beras hingga 1 juta ton ini bukan kebijakan ekonomi, melainkan lebih kepada persoalan politik segelintir orang saja.

“Bisa disinyalir, kebijakan ini bukan persoalan ekonomi melainkan juga persoalan politik yang dirumuskan dalam kebijakan negara,” terang Afditya.

Karena jika memang kebijakan impor ini adalah bagian dari kebijakan ekonomi, setidaknya bisa dilakukan di situasi saat negara memang benar-benar butuh. Sementara jika ditilik dari sisi kebutuhan, jelas Indonesia sedang tidak butuh pasokan beras banyak.

“Jika memang impor harus dilakukan harusnya berdasarkan kebutuhan yang riil, bukan dalam rangka pemburuan rente (rent-seeking). Kebijakan ekonomi hanya menguntungkan kaum elit dan merugikan rakyat adalah wujud nyata dari pola-pola dari institusi politik dan ekonomi ekstraktif,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari Selasa 16 Maret 2021, Budi Waseso menyebut, stok beras di gudangnya sedang mengalami surplus.

Di mana stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari sisa impor 2018 sebanyak 275.811 ton di gudang Bulog.

Bahkan di dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas), pria yang karih disapa Buwas ini menyebut, tidak ada keluar wacana pembukaan kran impor ini.

“Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” kata Buwas. [NOE]

Pos terkait