PB SEMMI Nilai Sikap Komisi IV DPR Impor Beras Sudah Sangat Tepat

  • Whatsapp
Gurun Arisastra
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra.

Jakarta, Inisiatifnews.com – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI), Gurun Arisastra mengapresiasi keputusan Komisi IV DPR yang menyatakan menolak rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton di situasi saat ini.

“Kami sangat apresiasi keputusan Komisi IV DPR menolak rencana pemerintah untuk impor beras, keputusan penolakan itu telah tepat,” kata Gurun kepada Inisiatifnews.com, Sabtu (20/3/2021).

Bacaan Lainnya

Dirinya menilai keputusan penolakan impor beras merupakan keputusan yang tepat karena Perusahaan Bulog masih memiliki cadangan beras. Apalagi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa produksi beras nasional berpotensi naik mencapai 4,86% pada tahun 2021.

“Lagipula berdasarkan informasi Bulog kita masih memiliki cadangan beras dan berdasarkan data BPS produksi beras nasional berpotensi naik 4,86%, jadi kenapa kita harus impor? Kan tidak perlu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gurun juga menilai bahwa kebijakan impor tersebut justru menciptakan negara menjadi konsumtif bukan produktif, karena secara psikologis dapat mematahkan semangat para petani dalam negeri secara nasional. Dampaknya adlaah penurunan kesejahteraan para petani dan menurunkan minat pemuda milenial menjadi petani, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas beras atau pangan kita ke depan.

“Kebijakan impor ini efeknya ini bisa berdampak buruk terhadap pangan kita, produksinya bisa turun, ini yang harus dipahami,” terang Gurun.

Semangatnya jangan impor, tapi ekspor

Aktivis Mahasiswa yang juga praktisi hukum ini menyampaikan, bahwa pemerintah seharusnya terus fokus terhadap produksi beras nasional agar terus mengalami peningkatan produksi, sehingga ketahanan pangan di dalam negeri bisa kuat dan tidak lagi memikirkan untuk impor. Pemikiran impor ini dirasa Gurun sangat kurang tepat, sebaiknya pemerintah bagaimana bersemangat untuk berpikir agar Indonesia bisa ekspor.

“Justru pemerintah harus terus fokus mengupayakan produksi beras nasional agar terus mengalami peningkatan sehingga ketahanan pangan kita selalu kuat, terciptanya kemakmuran bangsa dan bahkan kita kedepan tidak lagi memikirkan impor namun ekspor,” tuturnya.

jokowi
Presiden Jokowi berdialog dengan petani – Foto: Setkab.go.id.

Di samping itu, Gurun menyebut bahwa semangat itu merupakan perwujudan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah harus terus fokus meningkatkan produksi beras atau pangan dalam negeri sebagai wujud implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.” Tutup Gurun

Perlu diketahui, bahwa Komisi IV DPR telah menolak rencana impor beras sebesar 1 juta ton lantaran produksi beras hingga Mei yang dianggap surplus.

Hal ini disampaikan dalam kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis (18/3) lalu. [RED]

Pos terkait