Beratkan Rakyat, DPP PROJO Minta Pajak Pendidikan dan Sembako Tak Diberlakukan

  • Whatsapp
Handoko Projo
Sekjen DPP Projo, Handoko saat menyampaikan keterangannya di Konferensi Pers persiapan Kongres II Projo di JiExpo Kemayoran tanggal 7-8 Desember 2019. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews.com – Wacana pemberlakuan pajak pertumbuhan nilai (PPN) bagi sektor pangan pokok rakyat dan pendidikan masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satu yang kontra adalah ormas simpatisan Joko Widodo, Pro Jokowi (PROJO).

Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko menyebutkanbahwa PPN terhadap sektor pendidikan dan sembilan bahan pokok pangan rakyat atau sembako harus dibatalkan dengan alasan apapun. Ia menilai justru wacana ini bisa membenai masyarakat kecil, apalagi jika sampai benar-benar diberlakukan.

Bacaan Lainnya

“Permintaan PROJO kepada Pemerintah dan DPR agar jangan sekali-sekali menerapkan wacana tersebut,” kata Handoko dalam pernyataan resminya, Minggu (13/6/2021).

Dia menjelaskan kekhawatiran masyarakat atas penerapan PPN pendikan dan sembako muncul setelah beredar draft RUU Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di sisi lain, Pemerintah selalu mendengungkan sense of crisis dalam menghadapi pandemi Covid-19 sejak awal 2020. Pembatasan di segala sektor diterapkan dengan alasan penanganan pandemi.

“Saat ini masyarakat terpukul dengan wacana pengenaan PPN untuk bidang pendidikan dan sembako rakyat,” ujarnya.

Menurut Handoko, masyarakat khususnya menengah ke bawah sudah sangat terimbas oleh pandemi Covid-19 akibat pembatasan-pembatasan. Pendapatan dan daya beli masyarakat anjlok, namun pemenuhan kebutuhan dasar malah akan dipersulit dengan pengenaan pajak.

Handoko menekankan bahwa upaya membebaskan masyarakat dari Covid-19 bukan satu-satunya tujuan. Masih ada lagi ujian hidup bagi rakyat, yakni selamat dari kesulitan ekonomi.

“Orang bisa lolos dari keganasan virus Corona, tapi akhirnya menjadi korban tekanan ekonomi,” tandasnya.

Oleh karena itu, DPP PROJO juga mengingatkan bahwa periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo harus menjaga kepercayaan rakyat. Kinerja pemerintahan harus lebih baik dengan perencanaan kebijakan yang semakin jelas mensejahterakan rakyat.

Jangan sampai rakyat meyakini bahwa kualitas pemerintahan periode kedua selalu anjlok dibandingkan pada periode pertama.

“Pemerintah harus menjelaskan dan segera membatalkan keinginan menerapkan PPN untuk pendidikan dan sembako rakyat,” pungkasnya. []

Pos terkait