SP Kelistrikan Ingatkan Presiden Bahaya IPO dan Privatisasi PLN Langgar UU

  • Whatsapp
pembangkit listrik negara
Logo PLN.

Inisiatifnews.com – Serikat Pekerja (SP) di sektor ketenagalistrikan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana Initial Publik Offer (IPO) atau pencatatan saham perdana melalui holding dan privatisasi oleh Kementerian BUMN terhadap usaha-usaha ketenagalistrikan.

Dalam surat bersama SP PLN, Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP), dan SP PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) itu mengingatkan Jokowi adanya potensi pelanggaran konstitusi dalam program subholding dan IPO pembangkit yang saat ini masih dimiliki PT. PLN (Persero) dan anak usahanya.

Bacaan Lainnya

“Pengiriman surat bersama tersebut, semata-mata hanya menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo yang dilontarkan pada Januari 2017 pada acara Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN,” jelas Ketua Umum DPP SP PLN Persero, Muhammad Abrar Ali melalui siaran pers yang diterima pada Senin (2/8/2021).

Pada acara tersebut, lanjut Abrar, Jokowi secara tegas menyatakan beberapa catatan tentang pembentukan holdingisasi BUMN. Salah satu catatan itu harus taat pada aturan hukum yang berlaku.

Abrar menegaskan, SP PLN dari awal pembentukannya telah konsisten menentang hilangnya penguasaan negara pada sektor ketenagalistrikan dengan cara privatisasi dan juga unbundling. Komitmen ini ditunjukkan SP PLN dengan melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap konsisten pada dua kali putusan judicial review tersebut yaitu menetapkan tenaga listrik, termasuk ke dalam cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara.

Terkait dengan putusan judicial review UU Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa untuk usaha
ketenagalistrikan maka yang menjadi holding company-nya adalah PLN.

“Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah?,” papar Abrar.

Mahkamah berpendapat, jika memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya tugas itu tetap diberikan kepada PLN. Sebaliknya jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai holding company.

Abrar mengingatkan, PT. PLN (Persero) dari tahun ke tahun memperoleh subsidi dan kompensasi yang tidak sedikit untuk memastikan fungsi dan tugasnya menyediakan tenaga listrik yang handal dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan keuangan PLN audited tahun 2020, beban usaha terbesar perusahaan listrik netara itu adalah pembelian energi primer sebesar 35 persen, diikuti pembelian tenaga listrik swasta (IPP) sebesar 33 persen. Angka ini jauh sekali dibandingkan dengan biaya pemeliharaan yang hanya sebesar 7 persen.

“Perlu diingat bahwa energi primer dan pembelian listrik swasta (IPP) merupakan hal yang di luar kontrol dari PT. PLN dan menjadi penyebab ketidakefisienan dan mahalnya tarif listrik,” kata Abrar, menekankan.

Ia menegaskan, bila program subholding dan IPO tetap dilaksanakan tentu saja akan menambah beban usaha pada bagian pembelian tenaga listrik. Sehingga untuk tetap bisa melakukan fungsi dan tugasnya, akan menjadi tambahan subsidi dan kompensasi yang harus diberikan negara kepada PLN.

“Hal ini juga kami singgung dalam surat bersama, yaitu pada poin 5, di mana akan memberatkan keuangan negara. Dan, ke depan bila negara tidak mampu lagi memberikan subsidi maka beban tersebut akan langsung diteruskan kepada harga jual listrik ke masyarakat,” terangnya.

Hal ini dinilainya sangat merugikan masyarakat. Sebab, rakyat harus membayar harga listrik lebih mahal melebihi kapasitas yang diperlukan sebagai akibat dari kewajiban pembelian take or pay (TOP) listrik swasta sebesar minimum 70 persen oleh PLN. Sementara kebutuhan listrik masyarakat hanya sebesar 53 persen.

Sementara itu, Ketua Umum PP Indonesia Power, Dwi Hantoro menekankan, hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana fungsi PLN dalam menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat berkaitan erat dengan ketahanan energi negara.

“Dalam kasus black out Jawa bagian barat selama enam jam di tahun 2019 sudah mengajarkan kita bahwa segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tenaga listrik,” ulas Ketua Umum SP PJB, Agus Wibawa.

Belum lagi bila merujuk pada kasus black out Pulau Nias selama lima hari pada tahun 2016 karena sektor ketenagalistrikan tidak dikuasai oleh negara sesuai panduan konstitusi.

Program subholding dan IPO ini, justru menurutnya, akan menghilangkan penguasaan negara sesuai panduan konstitusi.

“Siapa yang akan terkena dampaknya? Tentu saja, yang paling terdampak adalah masyarakat,” tegas Agus.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia telah terikat dengan Paris Agreement yang sepakat mengedepankan pembangkit energi baru terbarukan. Karena alasan itu, unit pembangkit geothermal yang dimiliki oleh PLN dan anak usahanya sangat penting dan strategis. Hal ini mengingat PLN sebagai satu-satunya BUMN yang mendapat penugasan menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah 23/1994.

“Dan untuk itu maka menjadi fungsi dan tugas PT. PLN (Persero) dalam meningkatkan bauran energi dan memulihkan nama baik PT. PLN (Persero) yang mewakili pemerintah Indonesia di mata publik nasional dan internasional terkait isu lingkungan hidup,” pungkasnya.

Pos terkait