mahfud md
Prof Mohammad Mahfud MD. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Ribut-ribut soal wacana pembubaran koalisi baik Koalisi Indonesia Kerja (Jokowi-Maruf) maupun Koalisi Indonesia Adil Makmur (Prabowo-Sandi) oleh Partai Demokrat dijawab oleh Mahfud MD.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menyatakan bahwa dalam tata cara hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal istilah koalisi partai politik. Karena menurutnya, istilah koalisi hanya berlaku dalam urusan politik praktis semata bukan persoalan tata cara dalam urusan yuridis.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Di dalam tata hukum kita tidak ada term koalisi. Istilah itu hanya dipakai dalam politik praktis,” kata Mahfud MD, Senin (10/6/2019).

Istilah koalisi parpol ditegaskan Mahfud hanya dipakai secara populer ketika pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dimana dalam pemenuhan presidential threshold atau ambang batas syarat pengusungan pasangan Capres-cawapres partai pengusung dapat bergabung untuk mengusung satu Paslon bersama sehingga syarat administrasinya terpenuhi.

“Yang ada hanya ketentuan, parpol-parpol bisa bergabung untuk mengusung atau mendukung Paslon dalam Pilpres,” terangnya.

Dalam kaitan Paslon 02 tiga parpol (Gerindra, PKS, PAN) bergabung menjadi pengusung, sedangkan Demokrat menjadi pendukung.

Baca juga :  Mahfud Ingatkan Bahaya Demokrasi Jual Beli

Dan ketika memasuki wilayah sengketa pemilu misalnya dalam hal ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tengah mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, aturan yuridis tidak mengenal istilah koalisi partai politik. BPN mewakili Paslon, bukan mewakili koalisi sebab yang punya kegal standing untuk memperkarakan di MK adalah Paslon.

“Setelah Pilpres maka pengusungan dan pendukungan tak ada ikatan yuridis untuk koalisi,” imbuhnya.

Maka dari itu, apakah saat ini koalisi partai politik masih dianggap perlu ada atau tidak, Mahfud MD mempersilahkan keputusan itu dalam kesepakatan antar anggota koalisi saja.

“Mau terus atau tidak (koalisi parpol), tergantung kesepakatan antarparpol saja. Keharusan yuridis untuk membubarkan diri atau menyatakan kelua juga tidak ada; mungkin yang ada hanya tuntutan etis”, pungkasnya.

Perlu diketahui, bahwa salah satu petinggi DPP Partai Demokrat menyarankan agar kedua kubu koalisi membubarkan diri pasca hasil rekapitulasi final pemilu 2019 diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Walaupun saat ini proses pemilu belum tuntas karena salah satu pihak peserta pemilu tengah mengajukan gugatan hasil pemilu di MK.

Baca juga :  Mahfud Ingatkan Bahaya Demokrasi Jual Beli

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik meminta agar Capres 02 sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebaiknya membubarkan koalisi parpol pengusungnya di Pilpres 2019.

“Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” tulis Rachland di akun twitter pribadinya, Minggu (9/6).

Tak hanya kepada Prabowo saja, Rachland juga meminta Joko Widodo pun ikut membubarkan koalisinya.

Alasan yang disampaikan Rachland adalah untuk menekan potensi gejolak masyarakat yang dapat membuat tensi politik nasional semakin memanas saja.

“Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” tulisnya lagi.

[NOE]

space iklan