Sripeni Inten Cahyani
Plt Direktur Utama PT PLN Persero, Sripeni Inten Cahyani.

Inisiatifnews – Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sripeni Inten Cahyani menyampaikan bahwa kabar sempat akan ada rencana pemotongan gaji karyawannya untuk membayar kompensasi pemadaman listrik sejak hari Minggu (4/8) lalu batal.

Ia menegaskan jika pihaknya tidak akan melakukan pemotongan gaji apapun termasuk intensif karyawan untuk dialihkan ke pembayaran ganti rugi pelanggan yang terkena dampak pemadaman arus listrik tersebut.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Kami tegaskan bahwa tidak ada relevansi antara gaji dan kompensasi,” tandas Sripeni Inten Cahyani melalui keterangan resminya, Kamis (8/8/2019).

Ia pun menyerukan kepada seluruh karyawan PT PLN agar fokus bekerja seperti biasa karena tidak akan ada pemotongan gaji maupun intensif seperti yang sempat heboh itu.

“Kepada insan PLN jangan khawatir. Mari fokus bekerja melayani masyarakat. Manajemen tidak akan melakukan pemotongan yang berkaitan dengan kompensasi kepada pelanggan,” tegasnya,” tegasnya.

Perlu diketahui, bahwa Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Rahardjo Abumanan sempat menyampaikan bahwa perusahaanya akan mengganti rugi pelanggan yang terkena dampak pemadama listri tersebut. Uang ganti rugi yang akan disiapkan oleh PLN adalah sebesar Rp839,88 miliar untuk 21,9 juta pelanggannya.

Uang tersebut kata Djoko tidak akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke PLN. Melainkan akan diambilkan dari pemotongan gaji karyawannya sendiri.

“Gaji pegawai dikurangi,” kata Djoko di DPR RI, senyan, Jakarta, Selasa (6/8) lalu.

Ia juga memastikan bahwa dampak dari pembayaran ganti rugi itu dengan pengambilan sebagian gaji pegawai PLN akan berdampak masif.

“Kalau kayak gini nih kemungkinan kena (pemotongan gaji) semua pegawai,” ujarnya.

Namun saat pemberitaan itu ramai dan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap melanggar hak pegawai, akhirnya Djoko pun meralatnya.

“Mohon maaf saya meluruskan, PLN itu ada bonus setiap pegawai terhadap kinerjanya. Kalau kinerja penjualan tidak tercapai termasuk saya, itu akan terdampak bonusnya. Dan hitunganya 6 bulan, bukan dipotong, pencapaian indeks terkoreksi,” ujar Djoko di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (8/8).

Mekanisme Kompensasi

Kompensasi diberikan dalam bentuk non tunai, hukum dan peraturannya mengacu kepada Permen ESDM No. 27 tahun 2017. Caranya dengan memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik yang harus dibayar di bulan berikutnya.

Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen Non Adjustment. Berlaku untuk rekening bulan berikutnya.

Sementara untuk pelanggan prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan membeli token berikutnya (prabayar).

Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai Service level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.

Terkait padamnya listrik di sebagian Jawa Bagian Barat, DKI dan Banten kemarin, PLN mengalokasikan biaya kompensasi sebesar Rp865 miliar sesuai dengan hitungan yang telah ditetapkan.

[]

space iklan