Selesaikan Konflik Papua Dengan Pendekatan Persuasif

  • Whatsapp
mahfud md ardi
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Prof Mohammad Mahfud MD saat konferensi pers di JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Papua hingga kini masih bergejolak. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus menteri pertahanan era pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Prof. Mahfud MD memberi saran utuk pemerintah Jokowi dalam menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih.

Mahfud MD menilai, Presiden Gus Dur merupakan sosok yang dianggap berhasil mengatasi persoalan Papua. Contoh nyatanya adalah pemberian nama Papua menggantikan Irian Jaya yang telah dipakai selama masa pemerintahan Orde Baru.

Bacaan Lainnya

Diingatkannya, setiap kasus konflik dan setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda-beda.

“Jika menghadapi satu gerakan ideologis ada caranya sendiri, kalau menghadapi kasus seperti Papua, ya ada caranya sendiri,” ungkap Prof. Mahfud MD usai mengisi seminar nasional ‘Membangun Lingkungan Strategis dan Keamanan untuk Menciptakan Kehatanan Wilayah DIY’ kepada wartawan di Gedung Pusat UGM, Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (28/8/2019).

Ia menyebutkan, setiap kasus memiliki karakteristik sesuai dengan panca dan tri gatra. Panca gatra meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan, sedangkan tri gatra terdiri dari geografi, kekayaan alam, dan kependudukan.

Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini memaparkan kasus konflik Papua harus dengan cara persuasif. Dia mengimbau, seluruh elemen masyarakat tidak mudah terpancing dengan berbagai hal yang menimbulkan kemarahan baru saudara-saudara Papua.

Mahfud meminta, musyawarah dan pertemuan para tokoh dikedepankan. Pemerintah juga mesti menjauhi tindakan represif. Diterakannya, pendekatan persuasif bukan tindakan melanggar hukum. Sebab, kata Mahfud, hukum memiliki tiga tujuan, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

“Kalau kita menegakkan kepastian tetapi kemanfaatannya tidak ada bagi bangsa dan negara, maka kita pilih pendekatan persuasif,” kata ahli tata hukum tata negara ini. (FMM)

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait