kurnia ramadhana
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. [foto : Inisiatifnews]

Inisiatifnews – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menilai bahwa harapan terakhir tentang 10 nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) tinggal berada di DPR RI.

Sehingga ia pun berpesan agar Komisi III DPR RI dapat menyeleksi dengan tepat orang-orang yang dianggap layak memimpin lembaga antirasuah itu.

space iklan
Hosting Unlimited Indonesia
Hosting Unlimited Indonesia

“Di proses DPR. 10 – 11 september pansel akan mulai melakukan fit and proper test di Komisi III DPR,” kata Kurnia di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

“Ada 4 poin DPR harus mempertimbangkan saat fit and proper ; pertama soal Integritas,” imbuhnya.

Menurut Kurnia, persoalan integritas para capim KPK adalah kunci pertama apakah mereka layak dipercaya memimpin lembaga antirasuah itu atau tidak. Salah satunya adalah tentang kepatuhan mereka menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Ketika seorang calon pejabat publik tidak bersedia menyampaikan LHKPN dan terbuka terhadap sumber-sumber kekayaanya, Kurnia menilai bahwa publik pantas mensangsikan integritas seseorang tersebut untuk menjadi pelayan publik dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Soal kepatuhan LHKPN. Kita tidak bisa paham lagi kalau DPR malah meloloskan orang yang tidak lapor LHKPN,” ujar Kurnia.

Selanjutnya adalah tentang track record. Memang saat uji publik dan wawancara oleh para Pansel Capim KPK, mereka sudah menyampaikan berbagai hal tentang pengalaman mereka masing-masing. Hanya saja Kurnia meyakini bahwa masih banyak yang belum terungkap tentang track record para capim KPK tersebut hingga mereka diloloskan dalam sesi penjaringan itu.

Makanya, ia berharap agar Komisi III bisa menggali lebih dalam terkait tentang rekam jejak 10 Capim KPK yang namanya telah diloloskan oleh Presiden Joko Widodo itu.

“Kedua, rekam jejak. Hal-hal yang belum terkonfirmasi di dalam pansel dan presiden harus dilakukan oleh komisi III DPR,” terangnya.

Kemudian tentang persoalan pemahaman para capim KPK tersebut terkait tentang pemahaman tentang pemberantasan korupsi. Kurnia berharap Komisi III DPR RI juga serius dalam menggali tentang soft skill dan knowladge dari 10 capim KPK yang lolos uji di Pansel itu.

Salah satu yang tidak kalah penting menurut Kurnia adalah bagaimana kemampuan para capim KPK melakukan justice collaborator dengan para lembaga penegak hukum lainnya, baik itu dengan Kejaksaan maupun dengan Kepolisian, bahkan termasuk dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

“Ketiga, pemahaman 10 capim KPK tentang isu pemberantasan korupsi. Soal pencegahan penindakan dan monitoring serta koordinasi dengan penegak hukum lain,” jelasnya.

Yang terakhir adalah tentang kemampuan memimpin dan manajerial yang baik. Apalagi menurut Kurnia, KPK adalah sebuah lembaga yang sangat dinamis dalam menjalankan kinerjanya sehingga ada kemampuan tersebut harus benar-benar dimiliki oleh para pimpinan KPK yang diseleksi oleh Komisi III DPR RI itu.

“Keempat, konsen dan kempuan menejerial yang baik,” paparnya. “Karena KPK lembaga negara yang sangat dinamis. Ke depan pimpinan KPK yang baru harus bosa kontrol lembaga negara saat ini,” tandasnya. [NOE]

space iklan