RUU KPK Disahkan, Mahfud MD Dukung Yang Tak Puas ke MK

  • Whatsapp
IMG 20190918 WA0006
Mahfud MD saat Seminar Nasional dengan tema Kabinet Presidensial dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara, Rabu (18/09/2019).

Inisiatifnews – Sidang Paripurna DPR, Selasa (17/09/2019) lalu, akhirnya mengesahkan revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengesahan revisi UU KPK ini terbilang cepat. Tak menunggu pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pemimpin lembaga antirasuah.

Ahli Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD mengaku terkejut dengan cepatnya pengesahan revisi UU KPK oleh DPR. Mahfud pun menilai, proses politik sudah final dan selesai.

Bacaan Lainnya

“Pas sampai di Manado kemarin saya terkejut sudah ada kabar pengesahannya. Sementara untuk keputusan politiknya sudah tidak bisa diganggu lagi, karena sudah disahkan,” kata Mahfud di sela Seminar Nasional dengan tema Kabinet Presidensial dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, Sulawesi Utara, Rabu (18/09/2019).

Meski begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, pihak yang tidak puas bisa membawanya ke MK.

“Namun begitu pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam revisi UU KPK itu dapat dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Berkaitan dengan dewan pengawas KPK, Mahfud tak bisa memastikan apakah dewan pengawas akan melemahkan KPK, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. “Kan belum berjalan jadi saya belum bisa berkomentar apa akan melemahkan atau menguatkan KPK. Kita lihat saja nanti saat sudah berjalan,” ungkap Mahfud.

Sementara untuk komposisi Dewan Pengawas, bisa saja dari akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh dari bidang lainnya. “Tidak harus dari sektor hukum,” tandasnya.

Pegawai Jadi ASN, Dewan Pengawas hingga Kewenangan SP3

Untuk diketahui, revisi UU KPK resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna Selasa (17/09/2019). Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dimulai pukul 12.15 WIB. Ada 289 anggota dewan yang tercatat hadir dari 560 anggota dewan.

Tidak ada satupun fraksi yang menolak pengesahan revisi UU KPK. Hanya tiga fraksi yang menginterupsi rapat adalah PKS, Gerindra, dan Demokrat. Namun, interupsinya hanya sekadar memberi catatan. Menkum HAM Yasonna Laoly memastikan, presiden menyetujui revisi UU KPK disahkan menjadi UU.

Berikut poin perubahan dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Pertama, soal posisi KPK kini masuk ke rumpun eksekutif. Tetapi, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kemudian, dibentuk Dewan Pengawas. Tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK hingga memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan.

Tugas lain Dewan Pengawas,menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK setahun sekali. Dewan pengawas juga wajib melaporkan kinerja ke presiden dan DPR setahun sekali. Dewan Pengawas terdiri dari lima orang yang dipilih presiden lewat panitia seleksi (Pansel). Mekanismenya persis seperti memilih pimpinan KPK.

Selanjutnya, KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan atau internal KPK. Sementara penyidik KPK bisa diangkat dari Polri, Kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan penyelidik KPK.

Berikutnya, KPK diberikan kewenangan menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Mereka dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. (FMM)

Pos terkait