as hikam
Muhammad AS Hikam. [foto : istimewa]

DINAMIKA dalam elit politik sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode kedua (2019-2014) sungguh menarik dan penting untuk dicermati. Khususnya dinamika relasi antara Presiden Jokowi dengan mantan penantangnya, Prabowo Subianto yang kian menunjukkan intensitas menuju terbuhulnya kerjasama dalam pemerintahan baru.

Masalahnya, apakah kerjasama tersebut bisa dimaknai sebagai koalisi, atau sebuah kooptasi terhadap kekuatan oposisi (dalam hal ini Partai Gerindra), ataukah ini sebuah pendalaman dan perluasan dari fenomena partokrasi dalan perpokitikan Indonesia pasca-reformasi?

Jika ia adalah koalisi, maka akan merupakan dinamika penting yang belum pernah terjadi sebelumnya. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah representasi dari dua kekuatan politik yang berbeda, setidaknya dalam kompetisi Pilpres 2019. Lebih dari kompetitor dalam Pilpres, keduanya dilihat publik sebagai dua kubu yang memiliki perbedaan visi ideologis dan pendekatan dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Koalisi antara parpol pendukung Joko Widodo dan Partai Gerindra di larlemen dan tentu akan diwukudkan juga di kabinet, tentu diharapkan akan dapat mengurangi gejolak di DPR dan dalam pemerintahan. Bisa juga kehadiran partai berlambang kepala garuda itu akan bisa mengimbangi dominasi PDI Perjuangan dan membuat Pak Jokowi tak selalu harus manut kepada titah bos partainya, Megawati Sukarnoputri.

Yang jelas, kekuatan oposisi formal hanya terwakili oleh PKS. Kalaupun PAN akan nemutuskan jadi oposisi, dampaknya juga kecil. Demokrat akan sulit diharapkan bisa menjadi tambahan oposisi, dan bahkan sebaliknya: ia akan bergabung dalam koalisi istana! Ini berarti PKS akan menggunakan posisinya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sipil yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo.

Tetapi bisa saja rangkulan Jokowi kepada Prabowo hanyalah semacam kooptasi kekuaatan oposisi. Jika demikian, kendati Partai Gerindra mendapat jatah di kabinet, ia tak akan mampu membantu Jokowi ketika beliau berhadapan dengan parpol pendukung utama, khususnya PDI Perjuangan. Alih-alih, justru Jokowi akan ketambahan beban dalam pemerintahan ke depan.

Kemungkinan ketiga, dinamika ini adalah perkembangan lebih lanjut dari fenomena partokrasi yang semakin nenampilkan diri dalam perpolitikan nasional. Partokrasi adalah sebuah sistem perpolitikan di mana peran parpol menjadi penentu utama dan kontrol dari warganegara sebagai pemilik kedaulatan nengalami kemerosotan.

Parpol menafikan prinsip demokrasi, termasuk perlunya kekuatan oposisi yang efektif. Mereka bekerjasama untuk menguasai proses politik di ranah elektoral, dengan dalih legitimasi legal formal dan kenyataan kekuatan parpol di parlemen.

Ketiga kemungkinan di atas, koalisi, kooptasi, dan partokrasi, cenderung tidak akan menperkuat demokrasi dan bisa jadi akan makin memperlemah atau setidaknya akan membuat demokrasi kita hanya formalistik belaka. Jika ditambah dengan faktor kepemimpinan yang tak begitu mempedulikan penguatan demokrasi, maka resiko yang lebih negatif pun terbuka. Yaitu kembalinya otoriterisme yang berkedok demokrasi formal di Indonesia.

Prof. Muhammad A.S. Hikam adalah pengamat politik President University dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Persatuan Nasional era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

space iklan