IPI : Skema Pemerintahan Jokowi-Maruf Bersihkan Kelompok Ekstremis

  • Whatsapp
Karyono Wibowo
Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo saat berikan pemaparannya. [foto : Inisiatifnews]
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews – Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai bahwa komposisi Kabinet Indonesia Maju saat ini selain untuk menuntaskan masalah ekonomi, juga sangat kentara bagaimana pemerintahan Jokowi-Maruf ingin membersihkan kelompok ekstremis bercokol di Indonesia.

“Saya melihat dari profil kabinet pak Jokowi, ada beberapa skema misal ekonomi dan agenda visi besar pak Jokowi. Tapi ada 1 skema yang sengaja didesain yakni untuk membersihkan kelompok ekstremisme,” kata Karyono Wibowo di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019).

Bacaan Lainnya

Jika dilihat dari beberapa segmen kementerian, masing-masing dipimpin oleh orang-orang yang cukup concern terhadap bagaimana menjaga Pancasila tetap berdiri tegak sebagai Ideologi bangsa dan negara Indonesia, dan bagaimana mengantisipasi masuk dan menyebarnya paham trans-nasional seperti Khilafah ala Hizbut Tahrir.

“Menteri agama diisi oleh latar belakang militer. Mendagri diduduki eks kapolri, Menpan RB kita tahu ada 19% ASN terpapar ekstremisme hari ini dipasang pak Tjahjo Kumolo dari PDIP yang konsisten tegakan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pucuk kementerian yang membawahi bidang politik, hukum dan keamanan juga dipasang sosok Mahfud MD. Di mana menurut Karyono, Menko Polhukam yang baru ini juga tak kalah kuat untuk melawan paham-paham trans-nasional dan gerakan untuk mengganti Pancasila menjadi Khilafah Islamiyah.

“Menko Polhukam adalah terobosan baru dari Pak Jokowi. Pertama kali dalam sejarah pasca reformasi, orang sipil Pak Mahfud MD (jadi Menko Polhukam). Profilnya pak Mahfud tegas pada gerakan intoleran, pak Mahfud juga representasi tokoh Islam yang rahmatan lil alamin,” imbuhnya.

Banyak ASN dan Mahasiswa terpapar radikalisme

Peneliti senior ini juga menyebutkan bahwa pesoalan paham trans-nasional ini memang menjadi momok tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia yang memiliki dasar ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apalagi paham trans-nasional yakni Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh Hibzut Tahrir yang masuk ke Indonesia terkenal dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu sudah menyasar kepada para aparatur sipil negara (ASN).

“Ada ASN yang anti Pancasila,” ujar Karyono.

Bahkan tidak hanya menyusup dan mempengaruhi ASN saja, bahkan ideologi trans-nasional ini juga membidik para gerenasi muda Indonesia yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Dan tren yang disampaikan Karyono, ada peningkatan kuantitas di dalamnya jika mengutip dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

“Dari berbaga lembaga survei ada tren mahasiswa terpapar ekstremisme paham agama. Survei LSI Denny JA dari 2005-2018, ada kelompok yang menolak kehadiran Pancasila dan (sepakat) tegakkan syariat Islam sebagai ideologi negara,” jelasnya.

Sedikit perlu diketahui, bahwa berdasarkan data dari LSI Denny JA, pada 2005 jumlah warga yang pro “NKRI Syariah” mencapai 4,6 persen dan melesat naik menjadi 7,3 persen pada 2010. Pada tahun ini, jumlah warga pro “NKRI Syariah” sudah hampir dua kali lipat, yaitu 13,2 persen.

Sementara antara 28 Juni hingga 5 Juli 2018, LSI Denny JA juga melakukan survei dengan menggunakan data sampling 1.200 responden. Dalam survei itu ditemukan seiring dengan meningkatnya keinginan menerapkan “NKRI Syariah”. Jumlah mereka yang setuju dengan “NKRI Pancasila” turun cukup drastis, yaitu dari 85,2 persen pada 2005, menjadi 75,3 persen pada 2018 ini.

Bagi Karyono, jika situasi ini tidak ditindaklanjuti dengan serius dan tegas, ia khawatir ancaman perpecahan di dalam Indonesia akan semakin besar dan meluas. Bahkan ia menunjuk Indonesia bisa senasib dengan kawasan negara Timur Tengah yang hancur karena persoalan ekstremisme berkedok agama ini.

“Kalau tidak ditindak tegas maka Indonesia bisa pecah seperti negara-negara di Timur Tengah. Di beberapa negara seperti Timur tengah banyak yang melarang dan membubarkan Hizbut Tahrir. Dan di Indonesia, Alhamdulillah pak Jokowi pahami dan mengantisipasi dengan dibubarkannya HTI,” tandas Karyono.

Hanya saja masih banyak masyarakat yang kurang sepakat dengan dibubarkannya HTI sebagai organisasi di Indonesia. Meskipun dalam data riset yang ia peroleh, antara yang pro HTI dibubarkan dengan yang kontra selisihnya tipis dan masih banyak yang setuju.

“Sikap Presiden bubarkan HTI benar, tapi saat kita riset ke masyarakat, yang setuju dan tidak setuju hampir seimbang. Memang banyak yang setuju tapi terpautnya tidak jauh,” paparnya.

Perlu penguatan literasi

Selain itu, Karyono juga memberikan catatan penting bagi siapapun para stakeholder yang ada dan masih peduli terhadap tegaknya Pancasila dan menolak agenda kelompok pembawa ideologi trans-nasional, untuk turun langsung ke masyarakat memberikan pemahaman yang luas dan kuat.

Hal ini berdasarkan beberapa data riset yang ditemukannya, bahwa masyarakat Indonesia masih belum paham apa itu Pancasila dan apa itu Syariat Islam.

“Data riset kita temukan, masyarakat yang menjawab ideologi pancasila dipertahankan, ada 85% setuju dipertahankan, tapi saat ditanya syariat Islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata banyak yang setuju,” kata Karyono.

“Artinya ini ada anomali, ada persoalan literasi kenapa sampai masyarakat tidak konsisten dengan jawabannya. Artinya, masyarakat tidak paham relasi antara agama dengan pancasila,” sambungnya.

Oleh karena itu, harus ada sikap aktif dari seluruh stakeholder baik pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pengendali kebijakan, Mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen kontrol, para cendekiawan dan elite politik untuk bersinegi.

“Elemen masyarakat dengan pemerintah harus bersama-sama aktif membersihkan paham kelompok ekstremis ini,” tuturnya. [NOE]

Pos terkait