Mahfud MD Tegaskan Omnibus Law Tak Ada Kaitannya Dengan China

  • Whatsapp
Mahfud Md
Menko Polhukam, Prof Mahfud MD.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menilai bahwa aksi Gejayan Memanggil dan berbagai aksi massa menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah bentuk masukan bagi pemerintah.

“Ya, nanti kami tampung dulu. Enggak apa-apa demo, bagus,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020).

Bacaan Lainnya

Mahfud tak khawatir jika nantinya justru massa aksi akan semakin membesar. Hanya saja ia tetap titip pesan kepada para demonstran agar tetap menaati batasan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Enggak apa-apa. Kan demo boleh, (asal) harus sesuai aturan,” tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud menegaskan, RUU ini dibuat tidak untuk mengakomodasi kepentingan negara lain. Apalagi secara khusus dibikin demi kepentingan negara China.

“Enggak ada, ketika kita susun enggak ingat sama sekali siapa yang mau investasi itu. Engga ada urusan (dengan) China, enggak. Malah yang disebut sebagai contoh tuh Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, enggak ada itu (Chinanya),” tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, pemerintah benar-benar ingin mengundang investor ke Indonesia melalui omnibus law RUU Cipta Kerja. Sebab, kata dia, regulasi di Indonesia saat ini lumayan tumpang tindih antar Undang-undang satu dengan Undang-undang yang lainnya.

Betapapun, Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini tak menutup mata bahwa pro kontra tetap ada, bahkan asumsi negatif dari kelompok masyarakat tertentu pasti akan selalu ada.

“Tapi namanya politik bisa digoreng, wah ini untuk keperluan ini, wah ini untuk keperluan agar warga negara sendiri tersingkir,” imbuh.

Lebih lanjut, Mahfud pun menyarankan kepada seluruh pihak agar membaca lebih lanjut omnibus law RUU Cipta Kerja. Namun ketika ada konten yang dianggap tidak sesuai agar dibahas dan diperbaiki bersama di parlemen.

“Baca dulu baru berdebat. Kalau ada kesalahan-kesalahan di undang-undang, perbaiki. Kan ada DPR kan nanti masih lama ini. Bukan belum apa-apa tolak,” pungkasnya. (FMM)

Share to your social media
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pos terkait