Iuran BPJS Kesehatan, Mahfud MD: Putusan Final, Pemerintah Ikut

  • Whatsapp
Mahfud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD. [foto : Dokumen resmi]

Inisiatifnews.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Senin (9/3) kemarin.

Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 lalu.

Bacaan Lainnya

Menanggapi putusan MA ini, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, bahwa putusan MA adalah final.

“Putusan MA itu kalau judicial review, itu putusan yang final. Tidak ada banding soal putusan judicial review,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

Mahfud menambahkan, putusan judicial review tersebut sudah tidak dapat dilawan dengan upaya hukum lain, seperti peninjauan kembali (PK) pada hukum pidana atau perdata.

“Kalau judicial review itu sekali diputus final dan mengikat. Beda dengan gugatan perdata atau pidana,” ujar Mahfud yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Maka dari itu, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah pusat tunduk pada putusan hakim dan mengikuti hasil keputusan tersebut

“Oleh sebab itu, kita ikuti saja. Pemerintah tidak boleh melawan putusan pengadilan,” tegasnya.

Seperti diketahui bersama, MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tentang kenaikan dua kali lipat iuran peserta BPJS Kesehatan ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 silam.

Judicial review Perpres ini diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). Komunitas ini keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020.

Dikutip dari laman resmi KPCDI, mereka mendaftarkan uji materi perpres ini ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada 5 Desember 2012.

Pengacara KPCDI, Rusdianto Matulatuwa menilai bahwa kebijakan kenaikan hingga 100 persen menuai penolakan dari sejumlah pihak, salah satunya dari KPCDI memberatkan. Rusdianto menegaskan, iuran BPJS naik 100 persen tanpa ada alasan logis dan sangat tidak manusiawi.

“Angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen menimbulkan peserta bertanya-tanya dari mana angka tersebut didapat, sedangkan kenaikan penghasilan tidak sampai 10 persen setiap tahun,” kata Rusdianto.

“Ya undang-undangnya kan mengatakan besaran iuran itu ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak,” imbuh dia beberapa waktu setelah mengajukan gugatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut diketok oleh Hakim MA Supandi sebagai ketua majelis hakim bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi sebagai anggota. Putusan hakim dikektok pada 27 Februari 2020.

MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Juga juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, cd, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang dibatalkan oleh MA berbunyi sebagai berikut. Pasal (1) Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP Rp 42 ribu perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III, Rp 110 ribu perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II dan Rp 160 ribu perbulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. (2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Artinya, dengan dibatalkannya pasal tersebut, maka iuran BPJS Kesehatan kembali ke iuran semula, yaitu sebesar Rp 25.500 untuk kelas III, Rp 51 ribu untuk kelas II dan Rp 80 ribu untuk kelas I.

Disambut Baik DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menyambut baik putusan MA tersebut. Komisi IX DPR menilai kenaikan membebani rakyat, terutama untuk kelas III. Ia mengimbau instansi terkait mengambil langkah strategis menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

“Kita berharap Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera mengambil langkah-langkah strategis melaksanakan putusan MA ini. Bagaimana agar kekurangan biaya utang yang ditanggung BPJS Kesehatan bisa teratasi tanpa harus menaikkan iuran peserta,” tandas politisi PKB ini.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR yang juga anggota Komisi IX, Saleh Partaonan Daulay meminta, pemerintah mengikuti putusan hukum sembari tetap memberikan pelayanan yang standar dan maksimal meski kenaikan iuran telah dibatalkan MA.

“Bagaimana refund peserta yang sudah bayar? Apakah putusannya membatalkan mulai dari Januari atau hanya berlaku bulan berikutnya. Jika misalnya itu membatalkan dari Januari, maka kita minta pemerintah untuk mengembalikan yang sudah dibayarkan,” ungkapnya.

Putusan Berat di Tengah Defisit BPJS Kesehatan

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengaku, hingga kini BPJS Kesehatan belum menerima salinan hasil putusan MA. BPJS Kesehatan pun belum bisa berkomentar lebih lanjut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait terlebih dahulu.

“Pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah,” ungkap Iqbal dalam keterangannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketar ketir dan tidak yakin BPJS Kesehatan akan bertahan. Apalagi, defisit BPJS Kesehatan sudah besar.

“Secara keuangan mereka (BPJS) merugi. Sampai dengan saya sampaikan dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS, meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun, masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun. Jadi kalau sekarang (putusan MA), menjadi suatu realita yang harus kami lihat. Nanti kami review lah,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan. (FMM)

Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Pos terkait