Pandemi Covid-19, Mahfud MD: Tahapan Pilkada Serentak Masih Sesuai Jadwal

  • Whatsapp
IMG 20200318 WA0039
Menko Polhukam, Prof Mahfud MD.

Inisiatifnews.com. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, belum akan ada perubahan rencana pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pasca mewabahnya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di Indonesia.

“Baru saja saya rapat dengan enam institusi penyelenggara negara, untuk urusan Pilkada. Karena Pilkada serentak akan berlangsung pada bulan September tahun ini,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/03/2020).

Bacaan Lainnya

Dijelaskannya, dari mulai persiapan, baik teknis operasional, hingga persiapan keamanan dan hukum penyelenggaraan Pilkada serentak, saat ini terus berjalan.

“Pertanyaannya apakah Pilkada akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal? Tadi Ketua KPU, Bawaslu, DKPP, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Panglima TNI dan Kapolri, menyimpulkan, tidak ada perubahan jadwal tahapan Pilkada. Ketua KPU menyakinkan kita semua, sampai saat ini tak akan ada perubahan jadwal,” terang Mahfud.

Hanya saja, lanjut Mahfud, pola kerja penyelengaraan dan tahapannya berubah. Misalnya pelantikan PPS, nanti tidak harus berkumpul di Kantor Bupati atau Walikota. Tetapi cukup di kecamatan-kecamatan, dan itupun bertahap. Sehingga tidak terjadi pertemuan orang secara massif.

Pun verifikasi faktual yang biasanya menghadirkan orang atau pendukung, diatur sedemikian rupa sesuai dengan situasi dan kondisi.

“Nanti akan diarahkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Pak Doni Monardo. KPU akan mengikuti arahan gugus tugas ini. Kelihatannya hanya mengubah pola, tapi tidak mengubah jadwal,” kata Mahfud.

Dia berharap, publik tak berspekulasi akan ada penundaan pilkada serentak baik di sebagian wilayah Indonesia, apalagi di seluruh wilayah Indonesia.

Termasuk permintaan Bupati Merauke untuk menunda Pilkada, kata Mahfud, situasi pertahanan, keamanan serta ketertiban memperlihatkan tidak perlu ada perubahan tahapan Pilkada sesuai dengan yang telah dijadwalkan.

“Sesudah diteliti, dipelajari dari berbagai aspek, diselidiki Kapolri dan Panglima TNI, juga pemantauan lapangan KPU dan Bawaslu di Merauke, tetap akan berlangsung sesuai jadwal, bersama yang lain,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Apa sudah ada protokol Pilkada serentak dilakukan September nanti jika pandemi corona masih berlangsung?

Hingga kini, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, Doni Monardo, kata Mahfud, telah mengeluarkan masa darurat hingga 31 Mei.

“Karenanya untuk mengatur tahapan sesuai protokol yang menentukan Gugus Tugas. Jadi, KPU mengikuti, tahapan sampai 31 Mei. Minimal sampai 31 Mei itu, semua akan berjalan biasa,” tandasnya.

20200318 230555

Kondisi Papua Terkendali

Selain itu, Mahfud menyebut, kondisi dan situasi Papua terkini masih terkendali.

“Ada informasi bahwa kemarin ada kontak tembak antara KKB dan TNI di Tembaga Pura. Tembaga Pura sepenuhnya sudah dikuasai pemerintah. Kontak tembak sudah sering. Kita selesaikan itu sebagai tindakan KKB. Sudah ditangani oleh polisi. Ada yang ditangkap. Tetapi pendekatan Papua tetap pendekatan kesejahteraan. Hankam, pendekatan ketertiban dan keamanannya ya penegakan hukum seperti biasa,” terangnya.

Ini sudah hari ke-16 pasca positif Covid-19. Jumlah kasus semakin besar. Apa langkah pemerintah?

Pemerintah, terang Mahfud, memastikan terus meminimalisir dan menghalau Covid-19, dengan social distancing, tidak dengan lockdown.

Penangkapan penimbun barang dan penyebar hoaks terus berlangsung. Pemerintah juga terus menenangkan masyarakat.

“Dari pihak kemanan, kementerian, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan masyarakat, sejauh ini masih aman. Yang penting masyarakat tertib. Ini demi keselamatan bersama. Semua harus taat komando Gugus Tugas,” imbaunya.

Sementara itu, berkaitan kondisi pandemi Covid-19 dengan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Mahfud menyatakan, pemerintah masih mendiskusikannya.

“Kita sudah mendiksusikannya. Kita memprediksi, situasi keadaan kita, kondisi agak gelap kita akan berpuncak sekitar bulan Puasa. Sehingga kita sudah mulai bicara nanti bagaimana orang berkumpul saat tarawih, buka bersama, terutama saat mudik lebaran. Sudah dibicarakan, tapi keputusan untuk itu belum diputuskan dan ditetapkan,” ujar Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Mengenai hal ini, pemerintah juga akan berdiskusi dengan tokoh agama dan masyarakat, serta lembaga keagamaan.

“Tetapi, mari kita kompak untuk menghadapi masalah ini. Nanti semua komando akan di bawah Gugus Tugas, Pak Doni Monardo yang akan menginformasikan setiap protokol dan perkembangan pengendalian situasi ini,” sebutnya.

Pemerintah Berjalan Normal

Mahfud memastikan pemerintahan berlangsung dan berjalan normal. Meskipun, kata dia, polanya berubah. Saat ini rapat-rapat hampir semuanya dilakukan melalui teleconference.

“Dan itu lebih cepat, efektif dan efisien, serta substantif juga. Tapi saya tegaskan, pemerintahan, kabinet, kementerian dan lembaga berjalan seperti biasa,” pungkas Mahfud. (FMM)

PHP Dev Cloud Hosting

Pos terkait