Hanya Pemudik Karena Urusan Darurat yang Boleh Lanjutkan Perjalanan

  • Whatsapp
Check poin
Agenda check point aparat keamanan di kawasan Jakarta Pusat.

Inisiatifnews.com – Tantangan aparat keamanan saat ini adalah bagaimana memastikan agar tidak ada masyarakat yang nekat mudik di tengah pandemik Covid-19, dan juga di tengah kebijakan larangan mudik dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemerintah.

Menyikapi hal itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, bahwa pemudik yang ingin mudik tetap bisa melakukan mudik ketika ada urusan yang benar-benar mendesak.

Bacaan Lainnya

Hal ini dikatakan Argo dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, dan penanganannya menggunakan diskresi dari Polri. Artinya, aparat yang melakukan check point di lapangan bisa mempersilahkan pemudik melanjutkan perjalanannya jika ditemukan fakta kebutuhan masyarakat tersebut.

“Polisi punya diskresi kepolisian atas penilian di lapangan karena emergensi dan kepentingan kemanusiaan. Misalnya orang tua meninggal dan membawa orang sakit,” kata Argo, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Argo menjelaskan, warga bisa mudik jika hanya untuk mengantar atau menengok keluarga di kampung dengan ketentuan dan sifatnya emergensi.

Pun demikian, sifat emergensi ini juga tidak bisa disampaikan secara lisan di lapangan, melainkan harus menyertakan kelengkapan berkas, berupa surat izin dari instansi terkait.

Sekalipun ada kelonggaran semacam itu, namun orang tersebut tetap akan menyandang status orang dalam pengawasan (ODP). Sehingga kebijakan yang dapat diberlakukan adalah dengan melakukan karantina terhadap pemudik itu sesuai protokol kesehatan, yakni 14 hari.

“Dan harus dikarantika 14 hari saat sampai tujuan,” ucap Argo.

Sebelumnya diketahui, Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Istiono menyatakan, bahwa pihaknya memang memperbolehkan warga untuk mudik di tengah pandemi Covid-19. Namun, warga yang diperbolehkan mudik harus menyertakan surat keterangan urgensi yang ditandatangani oleh lurah setempat.

Dalam surat urgensi itu, warga yang diperbolehkan mudik karena berbagai alasan. Seperti keluarganya sakit atau meninggal dan istrinya hendak melahirkan. [RED]

Pos terkait