Rakor Dengan Menko Mahfud, Khofifah Cabut Izin Salat Id Berjamaah

  • Whatsapp
Gubernur Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Pertemuan tersebut diantaranya membahas permintaan Khofifah untuk pembangunan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit ( MRT) hingga Light Rail Transit ( LRT) yang akan menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Timur.
PHP Dev Cloud Hosting

Inisiatifnews.com – Belum lama ini Sekda Provinsi Jawa Timur (Jatim) menerbitkan surat yang menimbulkan polemik. Pasalnya, di tengah pembatasan kegiatan sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19, surat Sekda Provinsi malah memberikan izin pelaksanaan Salat Idul Fitri berjemaah di Masjid Al-Akbar, Surabaya.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pun menggugurkan surat yang telah terbit tersebut. Keputusan ini diambil usai dirinya rapat koordinasi denga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Bacaan Lainnya

“Kami segera mencabut surat ini. Kami sudah koordinasi bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda dan Pak Pangkoarmada II, Kajati, lengkap dengan Kanwil Kemenag dengan Pak Sekda yang menandatangani surat ini. Ini ada di sini Pak Menko,” ujar Khofifah, Senin (18/5).

Dalam rakor tersebut, Menteri Sosial era Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini meyakinkan Mahfud MD, bahwa Pemprov Jatim akan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19.

Khofifah juga berjanji akan terus berkoordinasi di tingkat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jatim.

“Pak Menko yakinlah, kami semua bekerja bersama tim dan akan mengikuti seluruh kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Selain itu, tentu koordinasi secara intensif terus ditingkatkan,” ungkap kolega Mahfud selama membesarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) era Gus Dur.

Imbau Seluruh Pihak Bersinergi

Sementara itu, Menko Mahfud meminta pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dengan maksimal memberantas Covid-19. Salah satunya yakni dengan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur.

“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bergandeng tangan dengan tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat untuk meyakinkan ibadah di masjid yang sifatnya sunnah sebaiknya dihindari. Termasuk salat Id di rumah untuk menghindari penyakit,” terang Mahfud.

Mahfud kembali menekankan, seluruh umat muslim di Indonesia hendaknya menggelar Salat Idul Fitri tahun ini di rumah. Ia berharap seluruh pihak, terutama pemerintah daerah menyampaikan pesan imbauan Salat Id di rumah ini dengan baik kepada masyarakat.

“Intinya mengimbau tausyiah dan berfatwa seperti yang disampaikan para ulama tetapi narasinya kita meminta dengan sangat,” imbaunya.

Diingatkannya, masalah ini sangat sensitif dan bisa dijadikan isu politik yang tidak sehat. Karenanya, pemerintah daerah dan Forkopimda harus mengantisipasi dengan bijak jika ada yang tetap tidak mengikuti anjuran tersebut.

“Dengan cara melakukan pengamanan dan menjaga ketertiban semaksimal mungkin yang dilakukan oleh Polri, TNI, Satpol PP,” pinta Mahfud MD.

Surat Edaran Akhirnya Dicabut

Sekda Provinsi Jatim Heru Tjahjono akhirnya mencabut Surat Edaran Pemprov Jatim soal Salat Idul Fitri di Masjid Al Akbar Surabaya.

“Setelah kami menuliskan surat khusus, sekali lagi khusus untuk Masjid Al-Akbar terkait salat Id. Melalui pertimbangan, siang tadi kami rapat bersama Biro Kessos, Biro Hukum Pemprov Jatim, Pengelola Masjid Al Akbar, maka dengan hasil rapat tadi, kami mencabut surat edaran salat Id di Masjid Al Akbar,” kata Heru Tjahjono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (18/5).

Heru membeberkan, alasan Pemprov Jatim membatalkan Surat Edaran Nomor 451/7809/012/2020/14 Mei 2020 terkait imbauan Salat Idul Fitri di Masjid Al Akbar, karena angka penyebaran Covid-19 masih tinggi di Surabaya.

Selain itu, pencabutan Surat Edaran tersebut guna menghindari kontroversi serta pro kontra yang timbul di masyarakat.

“Surat ini menjadi bias implementasinya, saya tegaskan sekali lagi ini surat untuk Masjid Al Akbar, otomatis surat tidak berlaku. Sekali lagi, saya tegaskan mohon maaf,” pungkas Heru. (FMM)

Pos terkait