Jangan Khawatir, PKI Tak Bisa Bangkit Lagi di Indonesia

  • Whatsapp
PKI dilarang.

Inisiatifnews.com Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang berkaitan dengan Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak bisa dicabut oleh lembaga apapun di Indonesia.

Hal ini disampaikan Mahfud untuk menjawab keresahan sebagian masyarakat Indonesia yang khawatir PKI akan bangkit lagi.

Bacaan Lainnya

“Ada yang resah, seakan ada upaya menghidupkan lagi komunisme dengan mencabut Tap No. XXV/MPRS/1966,” kata Mahfud MD, Minggu (31/5/2020).

“Percayalah, secara konstitusional sekarang ini tak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut Tap MPR tersebut,” imbuhnya.

Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat ini ada tidak bisa menganulir ketetapan MPRS tersebut.

“MPR yang ada sekarang tak punya wewenang mencabut Tap MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya,” tegas Mahfud.

Sementara itu, Mahfud juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan adanya Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Di mana regulasi tersebut bertujuan untuk menguatkan ideologi bangsa Indonesia, bukan untuk memberikan ruang bagi PKI untuk bangkit lagi.

“RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sekarang ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme, tapi untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara,” tuturnya.

Kemudian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mempersilahkan kepada publik untuk memberikan kritik dan masukan yang membangun untuk semakin menyempurnakan regulasi yang akan dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI itu.

“Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tersebut agar bisa benar-benar menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara,” tutupnya.

Pandangan DPR tentang PKI dan RUU HIP

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhtarudin menilai bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila memperkuat ketahanan bangsa melawan ideologi komunis agar tidak tumbuh dan berkembang.

Mukhtarudin di Jakarta, Sabtu, mengatakan justru RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tersebut akan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa.

“Dengan semakin kuatnya ideologi Pancasila maka akan menjamin tidak akan tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis di Indonesia, karena sangat jelas Pancasila bertolak belakang dengan ideologi komunis,” kata Mukhtarudin.

Kemudian menurut dia, semakin baik pengamalan ideologi Pancasila maka semakin membuat ideologi komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak memiliki tempat di bumi Indonesia.

“Banyak kalangan yang menyoroti TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tidak dimasukkan dalam RUU tersebut, perlu saya sampaikan bahwa TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tersebut merupakan payung hukum yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari RUU HIP,” tuturnya.

Menurut dia, TAP MPRS maupun RUU HIP saling menguatkan dan merupakan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam rangka mengimplementasikan ideologi Pancasila.

TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966, kata dia, masih berlaku hingga sekarang dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi.

Kemudian, larangan untuk mengembangkan paham komunisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.

Undang-undang tersebut memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme-leninisme, dengan ancaman pidana penjara 12 sampai dengan 20 tahun.

“Dengan demikian, tidak ada ruang bagi PKI untuk bangkit kembali. Jika RUU HIP ini sudah diundangkan, maka kita akan punya tiga payung hukum yang saling menguatkan dalam rangka menjaga tidak tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis (PKI) di negara Indonesia,” ucapnya.

Mukhtarudin mengajak masyarakat agar tetap waspada terhadap kebangkitan paham ideologi komunis atau PKI. Semua elemen bangsa pasti akan bersatu dan melawan jika komunisme kembali bangkit.

Pandangan Ketua MPR RI

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi paham komunisme di Indonesia.

Larangan bagi komunisme, kata dia, jelas tercantum dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Bamsoet menjabarkan, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) diharapkan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Meskipun TAP MPRS XXV/MPRS/1966 belum dimasukkan dalam RUU tersebut, kata Bamsoet, kedua payung hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

“Baik TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan, sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam menumbuhkembangkan ideologi Pancasila,” ujar Bamsoet, Jumat (29/5).

TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku hingga sekarang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, berlakunya TAP MPRS mengenai larangan komunisme dibahas dalam Sidang Paripurna MPR RI Tahun 2003, yang kemudian dikeluarkan TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang secara populer disebut dengan ‘TAP Sapujagat’.

Disebut demikian karena TAP MPR Nomor I Tahun 2003 ini berisi peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI sejak 1960 sampai 2002. Setelah keluarnya TAP MPR No I Tahun 2003, MPR sudah tidak lagi punya wewenang untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling).

Dari total 139 TAP MPRS/MPR yang pernah keluarkan, semuanya dikelompokkan menjadi enam kategori. Adapun TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masuk kategori kedua, termasuk dalam tiga TAP yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu.

“Jadi, TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu masuk dalam kelompok kedua dan dinyatakan masih berlaku. Sehingga kita tak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi,” tegasnya. []

Pos terkait