Tak Ada Kepastian Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak Tetap Berlangsung Desember 2020

  • Whatsapp
IMG 20200604 WA0035
Mendagri Tito Karnavian saat kunjungan kerja bersama Menko Polhukam Mahfud MD ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6).

Inisiatifnews.com – Sejumlah pihak mendesak pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak diundur tahun depan, 2021. Karena, beresiko terjadi penularan jika digelar di tengah pandemi Corona Covid-19.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, tidak akan ada penundaan pilkada. Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020.

Bacaan Lainnya

“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” ujar Menko Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau bersama Mendagri, Kamis (4/6).

Senada, Menteri Tito menambahkan, tidak ada jaminan pandemi Covid-19 akan selesai 2021. Sebab, tidak ada satupun ahli di dunia yang dapat memastikannya.

“Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu covidnya selesai, kenapa ditunda tahun depan,” tambah Tito.

Negara luar pun tetap melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi global ini.

“Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Jerman, Perancis juga melaksanakan, on schedule,” sambung eks Kapolri ini.

Anambas, kata Tito, termasuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun ini.

Tito pun sudah meminta kepada Bupati agar anggaran untuk KPUD dan Bawaslu daerah, termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan pemilih, segera dicairkan, agar tahapan proses pilkada tetap sesuai jadwal.

“Apalagi sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada. Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti. Kalau ditunda, akan ada PLT dan kewenangannya terbatas sebab mereka tidak dipilih oleh rakyat,” pungkas Menteri Tito. (AM)

Pos terkait