Mahfud MD: Yang Kritis & Anti Pemerintah Tetap Dapat Penghargaan

  • Whatsapp
Maufud MD
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya dari negara.

Penghargaan diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pagi tadi. Penghargaan kepada kedua sosok kritis ini menuai polemik.

Bacaan Lainnya

Meluruskan polemik ini, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerangkan, penghargaan kepada Fadli dan Fahri sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yakni Undang-Undang (UU) Nomor 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Kata Mahfud, penghargaan kepada seseorang dapat diperoleh oleh mantan menteri atau pimpinan lembaga negara saat mereka purna tugas. Selain itu, disusulkan lembaganya masing-masing.

“Selama ini mantan menteri, mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara selalu diusulkan sejak adanya UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan,” ujar Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini saat konferensi pers secara online, Kamis (13/8).

Sejak UU dikeluarkan di Tahun 2009, kata Mahfud, pemberian tanda jasa tersebut mulai ditradisikan pada acara kenegaraan setiap tahun. Terutama saat perayaan HUT RI.

Dingkapkan Mahfud, hanya ada satu alasan hak untuk mendapatkan tanda jasa dari para pejabat tersebut gugur, yakni terjerat masalah hukum.

“Semuanya, tidak terkecuali bahwa mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara itu ya mendapatkannya selama tidak terkena masalah hukum. Bahwa kemudian ada yang mendapatkan masalah hukum sesudah mendapatkan, itu lain soal. Karena syaratnya pada saat diusulkan dan kemudian disetujui itu tidak ada masalah hukumnya,” terang Mahfud.

Soal sikap Fahri dan Fadli yang sering kritis terhadap pemerintah baik saat menjabat maupun sesudahnya, Mahfud mengingatkan, sikap apapun tidak menjadikan seseorang tidak berhak mendapatkan tanda jasa.

“Pemerintah harus tetap bersikap objektif. Kita tidak boleh menolak. Itu kan orang yang anti pemerintah, sangat kritis dll. Tidak boleh orang kritis haknya tidak diberikan. Kalau orang lain dalam posisi yang sama juga mendapat,” tandas Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Untuk mengingatkan, Fahri dan Fadli adalah Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Saat menjabat di kursi pimpinan parlemen, keduanya sering melontarkan kritik pedas kepada pemerintahan di bawah Presiden Jokowi.

Pemberian tanda jasa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51, 52, 53/TK Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Keppres Nomor 79, 80, 81 TK Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Selain Fahri dan Fadli, mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua MPR RI 2014-2019); Dr. Agus Hermanto, M.M. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019); Prof. Dr. Farouk Muhammad Saleh (Wakil Ketua DPD RI 2014-2019) juga mendapat tanda jasa. Selain itu, 22 tenaga medis yang gugur saat menangani virus Corona (Covid-19). (INI)

Pos terkait