Soal Kerumunan Rizieq, Mahfud MD Jawab Ridwan Kamil

  • Whatsapp
IMG 20201214 WA0055
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Mohammad Mahfud MD menjawab sentilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepadanya.

Di mana Ridwan Kamil meminta agar Mahfud MD bertanggungjawab tentang kerumunan dedengkot Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Bacaan Lainnya

Melalui akun Twitter pribadinya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyatakan bahwa kepulangan Rizieq ke Indonesia adalah hak dia sebagai warga negara yang harus dilindungi, sehingga ia meminta kepada aparat keamanan bisa mengawal sampai kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat.

“Siap, Kang RK (Ridwan Kamil -red). Sayq bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS (Habib Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang,” kata Mahfud MD, Rabu (16/12/2020).

Bahkan tentang adanya masyarakat yang ikut menjemput Habib Rizieq di Bandara Intenasional Soekarno-Hatta Cengkareng sampai Petamburan, Mahfud MD selaku pemerintah yang membidangi tentang politik, hukum dan keamanan memberikan ijin. Dan ini diutarakan Mahfud dalam video yang dibuat pada tanggal 9 November 2020 lalu.

Namun dalam catatannya, para simpatisan yang ikut menjemput harus tertib dan menjaga betul protokol kesehatan COVID-19.

“Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” jelasnya.

Penjemputan dan pengamanan Rizieq dari bandara sampai kediamannya di Petamburan pada tanggal 10 November 2020 itu merupakan diskresi yang dimiliki pemerintah.

“Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore,” paparnya.

Namun yang menjadi soal adalah ketika setelah Rizieq sampai di Petamburan, dan kemudian ada agenda-agenda lain yang justru dibuat baik di DKI Jakarta maupun di Megamendung Jawa Barat, sehingga menjadikan banyaknya kerumunan kembali dan pelanggaran protokol kesehatan semakin merajalela.

Bagi Mahfud, di luar agenda penjemputan yang terjadi tanggal 10 November 2020 itu tidak lagi menjadi diskresinya. Dan itu murni menjadi tanggung jawab pihak lain.

“Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yg menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” tegasnya.

Pos terkait