Pembubaran & Pelarangan FPI, PBNU: Justru Untuk Melindungi Warga Masyarakat

  • Whatsapp
Masduki Baidlowi
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MUI KH Masduki Baidlowi. [net]

Inisiatifnews.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak kaget jika akhirnya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah. Apalagi, ormas yang dibesarkan Rizieq Shihab ini sudah tak lagi memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) PBNU KH. Masduki Baidlowi menilai, keputusan pemerintah atas FPI sesungguhnya untuk melindungi masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Pelarangan itu hanya penegasan saja. Karena sesungguhnya FPI sudah bubar dengan sendirinya, dengan tidak adanya legal standing berupa SKT. Langkah tegas pemerintah itu justru melindungi masyarakat luas,” tutur dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (31/12).

Apalagi, lanjut Cak Duki, sapaan akrab Masduki Baidlowi, ormas tersebut kerap bikin gaduh. Tak sedikit kelompok masyarakat lain yang merasa terganggu. Artinya, pemerintah mendengarkan keluhan masyarakat.

Mulanya, Cak Duki mengira kegaduhan yang membelah masyarakat Indonesia, khususnya di sosial media, hanya berlangsung selama Pilpres 2014 dan 2019. Namun, polarisasi itu terus berlanjut hingga kini.

Jika alasannya demokrasi, Juru Bicara Wapres ini mengatakan, kebebasan tak bisa dieksploitasi dan sembarangan. Sebab, kebabasan tentu berbatasan dengan kebebasan orang lain. “Ini berlaku bagi semua. Bukan hanya untuk FPI,” tandas Cak Duki.

Serupa, Ketua PBNU KH. Marsudi Syuhud menilai pemerintah melarang segala kegiatan FPI lantaran kedudukan hukum atau legal standing. Dia meminta, FPI mengikuti aturan main jika masih ingin eksis di Indonesia.

“Berarti legal standing FPI secara hukum perundang-undangan dianggap belum terpenuhi. Ya tinggal dipenuhi saja jika masih ingin berkhidmat di negara hukum Indonesia,” saran Marsudi.

Ia memberi contoh sejumlah organisasi sosial keagamaan yang tetap berdiri di Indonesia hingga kini. Di antaranya NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, Al Irsyad, dan Persis. Organisasi tersebut istiqomah ikut aturan dengan memenuhi persyaratan hukum dari pemerintah.

“Bahkan berdirinya dari sebelum negara Indonesia merdeka, masih eksis membangun bangsa sampai sekarang. Organisasi-organisasi ini diakui oleh masyarakat,” kata Kiai Marsudi.

Sebelumnya, pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah menyebut FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai ormas. Menko Polhukam Mahfud MD meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

“Dengan larangan dan tidak ada legal standing kepada aparat pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, tidak ada dan harus ditolak,” tegas Mahfud di kantornya, Rabu (30/12). (FMM)


Pos terkait