Mahfud MD Sebut Mau Buat Ormas Apapun Boleh, Asal Jangan Langgar Hukum

  • Whatsapp
mahfud md
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Inisiatifnews.com – Setelah organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan dan dilarang berkegiatan oleh pemerintah, kini muncul organisasi baru yang kabarnya berisi anggota FPI, yakni Front Persatuan Islam.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud menyampai bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan dengan fenomena munculnya berbagai nama perkumpulan yang identik dengan FPI.

Bacaan Lainnya

“Apa boleh orang mendirikan Front Pejuang Islam? Mendirikan Front Penegak Islam boleh, Front Perempuan Islam boleh, Forum Penjaga Ilmu juga boleh. Mendirikan apa saja boleh, asal tak melanggar hukum. Jadi mendirikan organisasi yang kemudian disingkat FPI tak bisa dilarang asal tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban umum, dan tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Front Pembela Islam (FPI) yang sudah bubar dan dilarang melakukan kegiatan,” terang Mahfud MD dalam keterangannya kepada Inisiatifnews.com, Jumat (1/1/2021).

Mahfud menegaskan, pemerintah tak akan mengambil langkah khusus. Apalagi, sudah pernah ada organisasi atau partai yang bubar di Indonesia, mendirikan kembali organisasi atau perkumpulan dengan nama yang identik, ataupun dengan nama yang sama sekali berbeda.

Mahfud mencontohkan, Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dibubarkan bersama Masyumi juga melahirkan ormas-ormas baru dan tokoh-tokohnya hingga kini masih ada. Seperti Parmusi, PPP, DDII, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan sebagainya.

Kemudian, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) berfusi melahirkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hingga melahirkan PDI Perjuangan, Barisan Banteng Muda dan sebagainya.

Dikatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, hampir setiap hari berdiri organisasi di Indonesia. Saat ini berdasarkan catatan, tidak kurang dari 440.000 ormas dan perkumpulan berdiri di Indonesia.

“Nahdlatul Ulama (NU) pernah pecah dan pernah melahirkan KPP-NU juga tidak ditindak sampai bubar sendiri. Secara hukum alam, yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus akan layu, baik yang lama maupun yang baru,” jelasnya.

“Jadi secara hukum dan konstitusi tak ada yang bisa melarang orang berserikat dan berkumpul, asal tak melanggar hukum dan ketertiban umum,” tutupnya. (FMM)


Pos terkait