Bentuk Tim Kajian UU ITE, Menko Mahfud: Pemerintah Membuka Peluang Diskusi

  • Whatsapp
mahfud md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD membentuk Tim Kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tim kajian ini dituangkan dalam Keputusan Menko Polhukam (Kepmenko Polhukam) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertanggal 22 Februari 2021.

Bacaan Lainnya

“Tim ini dibentuk sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji UU ITE, baik dari sisi kriteria implementatif maupun substansinya. Apa betul ada pasal karet,” ujar Menko Mahfud dalam konferensi pers, Senin (22/2).

Susunan Tim Kajian UU ITE terdiri atas tim pengarah dan tim pelaksana. Tim pengarah bertugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan kajian implementasi peraturan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Untuk tim pelaksana, tugasnya mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Tim pengarah sendiri terdiri dari Menko Polhukam, Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Sementara anggota tim pelaksana sendiri dinahkodai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemneko Polhukam, Sugeng Purnomo.

“Tim ini resmi beroperasi sejak keputusan tersebut dibuat yakni pada hari ini Senin (22/2). Pemerintah memberikan ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal yang selama ini bersifat karet atau haatzai arikelen,” kata Mahfud.

“Dalam pemerintahan yang menganut demokrasi, kami terbuka membuka peluang diskusi. Melalui masukan berbagai pihak, nantinya pemerintah akan mengambil keputusan atau sikap resmi terhadap UU ITE,” pungkasnya.

Wacana revisi UU ITE pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Presiden mengaku akan meminta DPR memperbaiki UU tersebut jika implementasinya tak memberikan rasa keadilan. Menurut Jokowi, hulu persoalan dari UU ini adalah pasal-pasal karet atau yang berpotensi diterjemahkan secara multitafsir.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi beberapa waktu lalu. (INI)

Pos terkait