Tim Kajian UU ITE Tampung Masukan Berbagai Sumber, Termasuk Pelapor dan Korban

  • Whatsapp
IMG 20210224 WA0010
Rapat kedua terkait UU ITE Di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (24/2).

Inisiatifnews.com – Tim kajian Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bentukan Menko Polhukam Mahfud MD melibatkan berbagai narasumber termasuk pelapor dan terlapor dari tindak pidana ITE.

Hal ini ditegaskan Sugeng Pornomo selaku ketua Tim kajian UU ITE usai gelar rapat kedua di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (24/2).

Bacaan Lainnya

Rapat kedua ini, menurut Sugeng tim sepakat untuk mengundang berbagai kelompok narasumber. Pertama, kelompok terlapor dan pelapor kasus-kasus UU ITE. Kedua, kepompok asosiasi pers, lalu kelompok aktivis/masyarakat/sipil/praktisi. Selanjutnya, tim akan mendengarkan masukan perwakilan DPR/Parpol, lalu terakhir kelompok akademisi/pengamat dan kelompok Kementerian/Lembaga.

“Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan dan alami dari proses yang pernah dijalani, yang kedua adalah kelompok aktivis atau masyarakat sipil dan praktisi. Hal ini untuk melihat pada saat implementasi UU ITE ini apa yang terjadi dari pengamatan mereka,” ujar Sugeng.

Sesuai timeline yang disepakati dalam rapat kedua ini, minggu pertama tim akan melakukan kegiatan FGD, satu minggu berikutnya akan ada rapat pembahasan yang diselenggarakan oleh Sub Tim I dan Sub Tim II, selanjutnya penyusunan laporan.

Dalam kesempatan ini, Sugeng menegaskan tim yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD ini terdiri dari dua Sub Tim yang memiliki tugas kajian berbeda. Sub Tim Pertama mengkaji bagaimana implementasinya apakah sudah sesuai dengan harapan dan dibentuknya UU ITE ini, apabila dianggap perlu akan diberikan satu pedoman sehingga ada penyeragaman.

Kemudian, sub tim yang kedua adalah untuk mengkaji apakah benar ada pasal-pasal yang dianggap karet serta multitafsir. Sub tim dua ini nantinya adalah untuk memberikan rekomendasi perlu tidaknya dilakukan revisi.

“Sekali lagi sub tim dua ini akan mengkaji perlu atau tidaknya dilakukan revisi. Jadi kita tidak bicara tidak ada revisi atau akan revisi, tapi kita akan berangkat dari pengkajian dan baru setelah itu kami akan merekomendasikan perlu tidaknya dilakukan revisi, untuk mempertegas tidak adanya multitafsir terhadap implementasi UU ITE ini,” papar Sugeng Purnomo yang juga Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam ini.

Sugeng menambahkan, bagi kalangan masyarakat yang tidak berkesempatan diundang memberi masukan terhadap tim, nanti akan ada ruang untuk menyampaikan masukan melalui email dan WhatsApp atau SMS yang bisa dihubungi.

“Ini bisa membantu kami, masyarakat bisa menyampaikan apa yang dirasakan terhadap pelaksanaan dari UU ITE ini,” pungkas Sugeng. (INI)

Pos terkait