Tim Kajian UU ITE Menko Polhukam Jaring Masukan Muannas Alaidid Hingga Nikita Mirzani

  • Whatsapp
IMG 20210302 WA0005
Ketua Tim Kajian UU ITE bentukan Menko Polhukam, Sugeng Purnomo. (Foto: Menko Polhukam)

Inisiatifnews.com – Kajian Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus bekerja menjaring masukan dari narasumber yang pernah berurusan dengan UU ITE. Hari ini, tim bentukan Menko Polhukam Mahfud MD ini kembali menghadirkan pelapor dan terlapor.

“Dari kalangan terlapor terkonfirmasi hadir secara vitual antara lain Muhammad Arsyad, Ravio Patra, Prita Mulyasari, Yahdi Basma, dan Teddy Sukardi. Sementara dari kalangan pelapor yang akan didengarkan keterangannya adalah Alvin Lie, Nikita Mirzani, Dewi Tanjung, dan Muannas Alaidid,” ujar Ketua Tim Kajian UU ITE bentukan Menko Polhukam, Sugeng Purnomo di Jakarta, Selasa (2/3).

Bacaan Lainnya

Tim Kajian UU ITE, baik sub tim satu yang akan menyusun pedoman dan sub tim dua yang akan mengkaji kemungkinan revisi, berbagai masukan dan pandangan narasumber, akan menjadi bahan pertimbangan. Termasuk kemungkinan revisi terhadap sejumlah pasal dalam UU ITE ini.

Sugeng menambahkan, pada sesi sebelumnya, narasumber dari kalangan terlapor dan pelapor yang hadir secara virtual ini banyak menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

“Inti dari diskusi, secara khusus kami mendapatkan satu gambaran bahwa kelompok pelapor maupun terlapor, ada masukan terkait dengan revisi beberapa pasal. Pasal yang paling disorot adalah pasal 27 dan pasal 28. Menurut mereka, di antaranya perlu mendapat kejelasan penormaannya dan implementasinya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam ini.

Sebelumnya, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, Tim Kajian UU ITE telah menampung masukan dari para nasumber baik terlapor maupun pelapor, di antaranya Saiful Mahdi, Baiq Nuril, Diananta Putra, Dandhy Dwi Laksono, Bintang Emon, Singky Suadji dan Ade Armando.

Setelah mendengarkan dan mendapatkan masukan dari para pelapor dan terlapor, Tim Kajian akan masuk ke klaster kedua, yakni kelompok aktivis, masyarakat sipil, dan praktisi. (INI)

Pos terkait