Mahfud MD: UU Hukum Pidana Sudah Usang, Pengesahan RUU KUHP Mendesak

  • Whatsapp
IMG 20210304 WA0044
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pentingnya resultante baru pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah digunakan sejak jaman kolonial Belanda.

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menegaskan, hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah saatnya Undang-undang (UU) hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah.

Bacaan Lainnya

“Ketika terjadi proklamasi berarti terjadi perubahan masyarakat kolonial menjadi masyarakat merdeka, masyarakat jajahan menjadi masyarakat yang tidak terjajah lagi. Nah makanya hukumnya harus berubah seharusnya,” ujar Mahfud saat jadi keynote speaker pada diskusi publik RUU KUHP dan UU ITE, secara daring diselenggarakan oleh Ditjen Perundang-undangan Kemenkumham di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/3).

Mahfud mengingatkan, dalam catatanya, upaya dalam melakukan perubahan terhadap RUU KUHP telah berlangsung selama 60 tahun. Namun belum juga berhasil.

Penyebabnya pertama, memang  membuat sebuah hukum, yang sifatnya kodifikasi dan unifikasi itu tidak mudah di dalam masyarakat Indonesia yang begitu plural.

“Jadi kita harus melakukan agregasi untuk mencapai kesepakatan kesepakatan atau resultante,” tegas Mahfud.

Namun demikian, Mahfud menyatakan tetap memiliki keyakinan  RUU KUHP  bisa segara disahkan.

“Mari kita buat resultante baru. Kesepakatan baru. Ini sudah tinggal  sedikit lagi. Agar misalnya tahun ini, KUHP kita yang baru sudah disahkan. Saya, pada waktu itu menjelang pembentukan kabinet baru yang rame penolakan terhadap beberapa UU itu. Saya  termasuk yang mendukung agar itu segera disahkan,” lanjut Mahfud MD.

Ditambahkannya, jika terdapat ha-hal yang masih perlu diperbaiki dalam RUU KUHP, bisa ditempuh melalui legislative review atau judicial review.

“Soal salah, nanti bisa diperbaiki lagi melalui legislative review maupun judicial review. Yang penting ini formatnya yang sekarang sudah bagus, soal beberapa materinya tidak cocok bisa diperbaiki sambil berjalan. Maka menurut saya kita harus mempercepat ini sehingga melangkah lebih maju lagi untuk memperbaiki,” pungkas Mahfud.

Sejumlah pembicara dalam diskusi ini di antaranya, Jampidum Fadil Zumhana, Ketua Kompolnas Benny Mamoto, Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Publik Figur Nikita Mirzani, Ketua Umum PWI Atal S. Depari, Terlapor dalam kasus  UU ITE Baiq Nuril, Ketua YLBHI Asfinawati, Pengacara Haris Azhar, Pakar Hukum Harkristutio Harkrisnowo dan Ahmad M. Ramli. (INI)

Pos terkait