Soal KLB Demokrat, Pemerintah Tidak Cuci Tangan Apalagi Intervensi

  • Whatsapp
IMG 20210304 WA0044
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pemerintah sama sekali tidak akan ikut campur di dalam dinamika internal partai politik yang sah.

Bahkan bukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, di era pemerintahan sebelumnya, baik Presiden Megawati Soekarnoputri maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekalipun, pemerintah tidak akan ikut campur di dalam polemik dualisme kepemimpinan partai politik.

Bacaan Lainnya

“Sejak era Bu Mega, Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi ini, Pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol,” kata Mahfud MD, Sabtu (6/3).

Jelas dampak buruk bisa dialami oleh pemerintah, yakni tudingan negatif dari beberapa kalangan jika mengambil posisi tengah ini.

“Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah dan sebagainya,” jelasnya.

Diterangkan oleh Mahfud, pemerintah akan mengambil tindakan ketika ada perselisihan hukum dari polemik partai yang ada. Yakni ketika perselisihan itu dimulai dengan didaftarkannya susunan kepengurusan partai di kedua belah pihak.

“Kasus KLB Partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkum-HAM. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol,” papar Mahfud.

Tidak hanya itu saja, seandainya pun ada pengambilan keputusan terhadap pendaftaran hasil KLB yang berupa susunan kepengurusan, pemerintah tidak akan menutup diri. Siapapun boleh mengajukan ketidak sepakatannya terhadap keputusan tersebut melalui mekanisme hukum positif yang tersedia.

“Keputusan Pemerintah bisa digugat ke Pengadilan. Jadi pengadilanlah pemutusnya,” ujar Mahfud.

“Dus, sekarang tidak atau belum ada masalah hukum di Partai Demokrat,” pungkasnya. (NOE)

Pos terkait