Mahfud MD: Ribut-Ribut di Luar Ini Bukan Urusan Pemerintah

  • Whatsapp
20210331 160947
Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly didampingi Direktur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan hasil perselisihan kisruh Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021).

Inisiatifnews.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly didampingi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM telah mengumumkan hasil perselisihan kisruh Partai Demokrat hari ini.

Hasilnya, pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bacaan Lainnya

Menko Mahfud menegaskan, dengan keluarnya keputusan pemerintah, proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi negara kelar.

“Dengan demikian maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai. Urusan selain itu, berada di luar urusan pemerintah,” kata Mahfud saat mendampingi Menkum HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan hasil verifikasi pemerintah atas permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021).

Mahfud menyatakan, penyampaikan keputusan pemerintah ini merupakan murni persoalan hukum. Jika masih ada ribut-ribut Partai Demokrat kubu Cikeas dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum versus kubu Kongres Luar Biasa (KLB) dengan ketua umum Moeldoko, bukan urusan pemerintah lagi.

“Kalau bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian di hukum adminsitrasi,” tegas Mahfud.

Dia juga meluruskan anggapan penyampaian hasil verifikasi dari pemerintah telat. Mahfud menerangkan, secara aturan, hasil verifikasi itu disampaikan dua pekan setelah penyerahan dan perbaikan berkas.

“Begitu mereka melapor, dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu. Persis setelah seminggu kita umumkan. Itu tidak terlambat, sudah sanget cepat,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB. Keputusan ini dikeluarkan setelah Partai Demokrat KLB Deli Serdang memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi atas permohonan itu berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017. Yasonna mengungkap kronologi permohonan pengeshaam Partai Demokrat kubu Moeldoko. Pada 16 Maret 2021, Menkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun. Mereka menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Kata Yasonna, saat itu, Partai Demokrat versi KLB masih belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan pada pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama.

“Kemenkum HAM memberitahukan penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan,” ujarnya.

Partai Demokrat versi KLB lalu kembali menyerahkan dokumen yang diminta Kemenkumham Senin (29/3). Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak,” ungkap Yasonna.

Ditegaskannya, pemerintah telah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan dalam persoalan partai politik ini. “Kami menyayangkan pernyataan yang menyebut pemerintah ingin memecah belah partai politik,” tegas Yasonna. (INI)

Pos terkait