Menko Polhukam: Cuma Secuil Rakyat Papua Yang Punya Masalah Dengan NKRI

  • Whatsapp
IMG 20210504 WA0010
Menko Polhukam Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, 92 persen masyarakat Papua tak punya masalah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Masyarakatnya pada umumnya lebih dari 90 persen atau 92 persen ndak ada masalah dengan Republik Indonesia,” ungkap Mahfud saat rapat virtual antara Pimpinan MPR RI dan MPR FOR PAPUA awal pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Mahfud menyakinkan, secara umum, masyarakat Papua tidak ada masalah dengan usulan kebijakan pemerintah.

Hanya saja, di luar masyarakat yang mendukung Indonesia, terdapat segelintir orang yang menentang NKRI.

Menurut Mahfud MD, mereka adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang kini sudah ditetapkan sebagai teroris.

“Yang teroris itu sedikit. Mayoritas mendukung NKRI,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Dikatakan Mahfud, pemerintah sudah berupaya melakukan pendekatan kesejahteraan dengan menerbitkan Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang selanjutnya diikuti revisi UU Otsus Papua. Pemerintah menaikkan anggaran Dana Alokasi Umum dari 2 persen menjadi 2,25 persen di dalam rencana revisi UU Otsus itu.

“Tapi kekerasan oleh sekelompok kecil orang masih terus berlangsung. Mereka ini teroris, membunuh, membakar rumah, membakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar di pinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya di tengah jalan, lalu bikin video menantang dan mengajak perang TNI-Polri,” geram Mahfud.

Diketahui, pemerintah menetapkan kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris pada Kamis, 29 April lalu. Mahfud menyebut, aksi kekerasan oleh kelompok itu telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

“Pemberantasan terorisme di Papua tidak dilakukan terhadap rakyat Papua, melainkan terhadap segelintir orang yang melakukan pemberontakan,” tegas Mahfud. (INI)

Pos terkait