Webinar MMD Initiative, Pandemi Harus Jadi Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan

  • Whatsapp
Screenshot 20210627 151750 YouTube
Webinar bertajuk Ekonomi dan Politik, Pandemi Sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan yang digelar MMD Initiative, Sabtu (26/6/21).

Inisiatifnews.com – MMD Initiative kembali menggelar webinar yang membahas isu-isu terkini nasional. Sebelumya, lembaga yang konsen terhadap isu, ekonomi, penegakan hukum dan HAM, dan demokrasi ini membahas Ekonomi dan Demokrasi pada Mei bulan lalu.

Pada setiap diskusi, hadir pembicara dan pemateri yang kredibel dan tak diragukan di bidangnya. Bulan Juni ini, MMD Initiative yang memiliki slogan Justice and Democracy ini menggelar webinar bertajuk Ekonomi dan Politik, Pandemi Sebagai Momentum Perubahan Kebijakan Ekonomi Pro Pemerataan.

Bacaan Lainnya

Diskusi virtual ini berlangsung di Jakarta, pada Sabtu (26/6). Hadir dalam webinar ini pendiri MMD Initiative yang juga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai keynote speaker dan Direktur MMD Initiative Asmai Ishak.

Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika dan Kiki Vericho Ekonom Universitas Indonesia (UI) hadir sebagai narasumber. Selain itu, Edy Suandi Hamid, Ekonom yang juga Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta dan Ketua Dewan Pembina MMD Initiative Halim Alamsyah sebagai penanggap.

Diskusi berlangsung gayeng dan bernas. Masing-masing pembicara menguraikan teori, perspektif, gagasan, dan solusinya mengatasi pembangunan ekonomi yang dirasa kurang merata.

Pembicara pertama, Ahmad Erani Yustika mengakui, tidak mudah melakukan pembangunan yang satu paket dengan pemerataan. Sebab, isu ketidakadilan ekonomi adalah bagian intrinsik dari pembangunan.

“Kita yang belajar ilmu ekonomi, hafal Adam Smith, invisible hand, kebijakan yang terlalu mempromosikan kaum kaya, itu adalah korupsi moral. Ini bicara kepantasan moral. Adam Smith dalam sebuah bukunya menyebut, kebijakan yang tak bisa mengurangi tensi ketimpangan, ada pelanggaran terhadap standar moral,” urai Erani di awal paparannya.

Ketimpangan pembangunan ekonomi, kata Erani, berlaku jika ada ketidakadilan distribusi atas sumber daya dan kesempatan ekonomi yang tidak merata. Jika berbicara ekonomi, ada empat hal penting. Pertama alokasi sumber daya ekonomi. Kedua, kinerja pembangunan dan pertumbuhan atas kesempatan kerja dan stabilitas harga. Ketiga distribusi pendapatan. Dan keempat, struktur kekuasaan.

Jika melihat dari poin distribusi pendapatan, sekurangnya ada tujuh pokok ketimpangan. Jika di hulu penguasaan timpang, kata dia, pasti hilirnya juga akan timpang. Selain itu, jika akses pendidikan dan kesehatan tidak merata, otomatis akan menimbulkan ketimpangan dalam knowledge dan ketrampilan. Artinya, jika ada transformasi sektor ekonomi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pengetahuan tenaga kerja, maka yang ikut gerbong pembangunan hanya sedikit.

Selain itu, tambah Erani, praktik korupsi, kolusi, perburuan rente, juga menyebabkan ketimpangan pemerataan. Selanjutnya, tarif pajak yang kurang progresif, liberalisasi dan globalisasi, juga menjadi penyebab utama ketimpangan lainnya.

“Ketimpangan membuat agenda sosial terhambat. Kesehatan, pendidikan, pasti akan turun. Alokasi untuk pendidikan, kesehatan pasti rendah. Kaum miskin semakin banyak. Yang kaya punya daya lobi dan daya desak untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Begitu ketimpangan meningkat, pertumbuhan ekonomi mandek. Ketimpangan akan merusak demokrasi ekonomi dan politik. Ini masalah serius,” paparnya.

Dikatakannya, setelah tahun 1998, muncul kebijakan yang bernafaskan desentralisasi ekonomi dan politik. Ruang distribusi kebijakan dibuka hingga ke level paling rendah. Namun, sadar atau tidak sadar, sejak awal 2.000, Indonesia mengadopsi liberalisasi perekonomian. Meski kemudian ada aturan persaingan usaha.

Namun, karena kurang kuat, hasilnya arus barang dan jasa tidak terkontrol. Ditambah lagi digitalisasi memperburuk situasi pengusaha lokal yang kalah karena banjir produk impor. Sebetulnya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan Jokowi, watak pemerataan ekonomi sudah muncul. Yakni membangun dari pinggiran. Ada program dana desa, stabilitas pertumbuhan ekonomi membaik, dan terjadi penurunan kemiskinan dll. Tetapi, tambah Erani, pandemi meningkatkan kembali kesenjangan. Semua yang dibangun itu anjlok pada tahun 2020 setelah ada pandemi.

Pos terkait