Jakarta, Inisiatifnews.com – Penanganan pandemi Covid-19 kerap terganggu oleh pihak-pihak yang sengaja membuat ruang publik, khususnya di media sosial, dipenuhi dengan pesan-pesan yang salah dan palsu atau hoaks.
Ini disampaikan oleh para para rektor di berbagai Perguruan Tinggi Agama di seluruh Indonesia yang mengikuti dialog interaktif dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui sambungan virtual.
Sehingga menurut mereka, hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menumbuhkan sikap saling menyalahkan dan pertentangan di kalangan masyarakat.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk, Papua, Idrus Alhamid menyampaikan, bahwa ruang-ruang publik termasuk media online agar bisa diisi oleh narasi-narasi agama untuk melawan narasi hoaks yang tampaknya bebas bertebaran di jagat media internet dewasa ini.
“Karena itu, kampus-kampus terutama perguruan tinggi keagamaan memiliki tanggung jawab mengisi ruang publik dengan pesan-pesan agama yang tepat untuk mengimbangi hoaks sekaligus memandu masyarakat,” kata Idrus, Jumat (6/8/2021).
Dialog virtual yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam ini dihadiri banyak pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
Selain itu, ia menilai bahwa ruang-ruang publik sejatinya sudah mulai diisi oleh beberapa kampus dengan konten dan kampanye yang mendukung kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Di Bali misalnya, seperti yang disampaikan Rektor Universitas Hindu Indonesia, Danriasa, perguruan tinggi keagamaan membuat komunitas digital dengan menggunakan podcast untuk mengedukasi warga dalam menghadapi Covid-19.
Sejumlah rektor yang hadir dalam dialog ini mengakui terjadi keterbelahan di masyarakat akibat penggalangan opini, terutama di berbagai WhatsApp Group (WA) dan media sosial. Apalagi, segelintir orang menggunakan argumentasi agama oleh pemimpin keagamaan yang sejak awal tidak pro pada protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.
“Seringkali kita selaku pimpinan perguruan tinggi keagamaan itu merasa gamang untuk mengambil peran yang lebih tegas di tengah-tengah masyarakat karena keterbelahan masyarakat akibat dari penggalangan opini,” ujar Masdar Hilmy yang merupakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
Kemudian, Masdar pun memberikan saran penting kepada pemerintah pusat melalui Menko Polhukam Mahfud MD, agar proses edukasi kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan tepat guna dan tepat sasaran.
“Karena itu, saya mengusulkan agar dilakukan dua peran, yaitu peran dalam tingkat gagasan yang dilakukan secara tertulis maupun ceramah keagamaan, lalu kedua adalah peran aksi, yaitu dengan memanfaatkan aset negara yang ada di perguruan tinggi,” lanjut Masdar.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Theologi (STFT) Widyasasana Malang Jawa Timur, Armada Riyanto. Ia menyarakan agar pemerintah tidak terlalu menanggapi kritik yang justru akan mengahabiskan energi dan berharap pemerintah fokus untuk penanggulangan Covid-19.
“Pemerintah menurut saya fokus saja, fokus terus dalam penanggulangan covid dengan pengadaan alat kesehatan, obat, dan sebagainya. Tidak perlu menanggapi para antagonis dalam bidang politik maupun kebijakan publik,” ujar Riyanto.
Di dalam dialog tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD pun memberikan responnya. Ia menilai akan sangat tepat jika para pimpinan perguruan tinggi keagamaan dapat ikut serta secara aktif untuk membangun kondusifitas kehidupan politik, hukum dan keamanan dalam masa pandemi saat ini.
“Para pimpinan perguruan tinggi keagamaan biasanya lebih dekat dengan masyarakat, memiliki interaksi yang lebih baik, karena itu peran pentingnya sangat diharapkan dalam memandu warga menghadapi suasana sulit di era pandemi ini,” saran Mahfud.
Menko Mahfud juga menekankan, bahwa betapa pentingnya perguruan tinggi keagamaan dalam melakukan literasi dan edukasi pada masyarakat.
Mantan Menteri Pertahanan RI era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berharap agar kampus bisa menjembatani masyarakat untuk penyampaian kritik, aspirasi, maupun saran pada pemerintah. Karena ia menduga bahwa berbagai keresahan dan kritikan yang sebenarnya ingin disampaikan Mahasiswa kurang tersampaikan secara baik.
“Kadang kan kritik itu berputar-putar di bawah tak sampai ke atas. Karena mungkin birokrasinya atau karena mungkin pandeminya. Kadangkala kritik itu berputar di bawah padahal itu tidak benar. Itu sebabnya, kita perlu melakukan penguatan literasi dan edukasi pada masyarakat tentang apa yang sebenarnya harus kita lakukan, mana yang hoaks mana tidak,” tutur Mahfud.
Selain diikuti oleh para pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri dan swasta di seluruh Indonesia, dialog virtual ini juga dihadiri oleh para eselon satu di Kemenko Polhukam dan Kementerian Agama, yaitu para dirjen, deputi, staf ahli, dan staf khusus menteri. Sehari sebelumnya, dialog yang sama juga digelar secara daring dan dihari 820 perguruan tinggi umum negeri dan swasta se-Indonesia.
