Mahfud MD: Hakim Menegakkan Keadilan, Bukan Sekadar Peraturan

  • Whatsapp
Mahfud Md
Menko Polhukam, Mahfud MD.

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan, hakim pada dasarnya menegakkan keadilan, bukan sekadar menegakkan peraturan.

Mahfud menyitir, Pasal 1 ayat 3 hasil amandemen UUD 1945 memberikan hakim kreativitas untuk membuat putusan berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hakim, di samping menegakkan hukum, juga menegakkan keadilan.

Bacaan Lainnya

“Putusan Pak Bagir Manan sebagai hakim, banyak yang kita lihat mempengaruhi pembentukan hukum kita,” ujar Mahfud memberi contoh saat menjadi keynote speech-nya pada acara diskusi akademik, “80 Tahun  Prof. Bagir Manan” bertema “Peran Putusan Hakim Dalam Pembentukan Hukum Nasional” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Kamis (26/8/21).

Acara diskusi ini dikhususkan untuk memperingati ulang tahun Prof. Bagir Manan dan mengulas putusan-putusan landmark dalam karirnya sebagai ketua Mahkamah Agung (MA) dan akademisi hukum. Hadir sebagai pemateri yaitu: mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. I Dewa Gede Palguna, Guru Besar Fakultas Hukum UII Prof. Ni’matul Huda, Akademisi dari Universitas Sidney Prof. Simon Butt, serta Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Lailani Sungkar.

Dalam sambutannya, Bagir Manan mengatakan, saat ini peran hakim tidak begitu mengedepan. Kondisi ini tidak lepas dari tanggung jawab Fakultas Hukum. Menurutnya, sistem pendidikan hukum kurang membawa mahasiswa ke hal-hal nyata tentang hukum, termasuk pembahasan kasus-kasus, sehingga lulusan hukum tidak familiar dengan seluk beluk putusan hakim.

“Contoh kalau ilustrasi kasus hukum dalam pengajaran, memakai putusan di Belanda di Hogeraad tahun 1900-an. Seolah-olah tidak ada kasus di negeri kita. Seharusnya kita gunakan putusan-putusan terkini untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan mashasiswa,” ujarnya.

Bagir menyoroti hakim masih dilekati tradisi hanya menerapkan hukum, belum tradisi menjadi law maker. Ia berharap acara diskusi ini bisa mendorong metode pendidikan hukum yang lebih mendorong hakim sadar, bahwa mereka adalah sumber hukum.

Sedangkan Mahfud memberikan contoh dalam sengketa Pilkada, ketika ia menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kecurangan dalam Pilkada harus terstruktur, sistematis, masif, menjadi bagian dari tata hukum kita setelah Putusan MK.

“Sebelumnya tidak ada dalam tata hukum kita, namun setelah itu digunakan terus. Bahkan di UU disebutkan, di peraturan KPU dan Bawaslu disebut, hal itu yang membuat pertama kali adalah MK,” ujar mantan Ketua MK ini.

Contoh lain menurutnya, saat pembuktian, mendengarkan rekaman di pengadilan MK, pada kasus Bibit-Chandra. Atas dasar bukti pemutaran rekaman itu, menurutnya, dijadikan dasar memutuskan membatalkan pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Oleh sebab itu, hakim harus kreatif untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kemanfaatan, tidak boleh hanya dibelenggu UU. Karena jual beli rentan terjadi pada penggunaan pasal UU yang saat memutuskan suatu perkara,” pungkas Mahfud MD. (INI)

Pos terkait