Mahfud Minta Akademisi Bikin Peta Jalan Perbaikan Cara Berhukum

  • Whatsapp
IMG 20211028 WA0020
Mahfud MD menjadi Keynote Speech Seminar Nasional bertema Cita Hukum dalam Pembangunan Nasional di Universitas Brawijaya, Kamis (28/10/21)

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta akademisi tidak hanya sekadar menulis kembali potret cita hukum yang ideal. Tetapi membangun pula peta jalan untuk berhukum dengan baik.

Hal ini diungkapka  Mahfud MD saat menjadi Keynote Speech Seminar Nasional bertema Cita Hukum dalam Pembangunan Nasional di Universitas Brawijaya, Kamis (28/10/21).

Bacaan Lainnya

“Tugas kita sebagai akademisi membuat peta jalan. Peta jalan untuk apa? untuk memperbaiki cara kita berhukum, saudara gampang saja bilang oh itu DPR nya salah. Tetapi bagaimana agar mereka tidak salah? peta jalannya gimana menurut saudara?” ujar Mahfud.

Arti cita hukum, kata Mahfud, adalah ide atau gagasan tentang hukum yang digali dari kesadaran hukum dan budaya bangsa, kemudian dituangkan ke dalam sistem hukum dan harus dipraktikkan dalam berhukum.

“Cita huku adalah cita hukum Pancasila yakni hukum yang berketuhanan. Artinya hukum kita tidak sekuler. Pertanggung jawabannya bukan hanya antar manusia tapi juga tanggung jawab pada Tuhan,” papar Mahfud.

Berhukum, lanjut Mahfud adalah membuat dan menegakkan hukum. Jadi jika cita hukum itu dibuat dalam bangunan pemikiran, secara deduktif adalah kesadaran hukum dan budaya yang dituangkan dalam sistem hukum nasional.

Sedangkan secara induktif, adalah perkembangan masyarakat yang dituangkan ke dalam sistem hukum secara eklektik, yaitu menghimpun nilai-nilai yang baik dari pluralitas masyarakat.

Pada acara yang digelar secara virtual ini, Mahfud menjelaskan implementasi cita hukum ke dalam sistem hukum, dilakukan melalui politik hukum. Yaitu arah resmi tentang hukum yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara secara periodik.

Cita hukum nasional, kata Mahfud, adalah ide yang dikristalkan dalam norma-norma yang ideal, sebenarnya sudah jelas dan banyak ditulis.

“Masalah kita adalah praktik berhukum kita, di dalam melaksanakan cita hukum itu, yaitu terkadang koruptif. Banyak hukum dibuat secara salah, koruptif, makanya saya banyak membatalkan undang-undang dulu dan saya pernah jadi anggota DPR,” pungkas Mahfud sembari mengakuk, saat dirinya menjadi Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) ia sering membatalkan undang-undang yang dibuat secara salah. (INI)

Pos terkait