Menko Polhukam: Waspadai Ancaman Kedaulatan, Pemerintah Amankan Perbatasan

  • Whatsapp
IMG 20211124 WA0003
Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian saat rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/21).

Inisiatifnews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan, menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam usai bersama Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP melalukan rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan Negara di Kantor Bupati Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/21).

Bacaan Lainnya

“Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun dalam rangka terjaganya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna,” ungkap Menko Polhukam.

Mahfud mengingatkan, Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara. Untuk itu, diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.

“Nawacita Presiden Jokowi untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah. Dalam usaha pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Mahfud.

Ia juga mengingatkan, Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.

“Kita ketahui bersama bahwa perkembangan konflik di Laut China Selatan masih berlanjut antara China dengan negara-negara yang bersengketa. Indonesia berada pada posisi tidak menjadi bagian dari konflik tersebut. Namun demikian, Indonesia memiliki wilayah kedaulatan dan yurisdiksi di Laut Natuna Utara, sehingga sangat berkepentingan terhadap keamanan di wilayah tersebut,” jelas mantan Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur ini.

Kunjungan Menko Polhukam direncanakan akan berlangsung selama dua hari. Tidak hanya mengunjungi Ranai yang merupakan Ibu kota Kabupaten Natuna, Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri, BNPP, dan sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga akan mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung yang merupakan wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Lebih jauh, Mahfud menambahkan  kepentingan Indonesia mencakup keutuhan wilayah, stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi. Mahfud menegaskan, kepentingan keutuhan wilayah terkait kekhawatiran atas klaim nine dash line di Laut China selatan menyentuh klaim Indonesia di wilayah yurisdiksi yang saat ini sedang proses perundingan dengan Vietnam.

Konflik tersebut dapat berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia di Laut Natuna Utara dan kawasan, sementara kepentingan ekonomi Indonesia menyangkut hak berdaulat atas sumberdaya alam di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen.

Untuk itu Mahfud menekankan, perlu diwaspadai adanya ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat negara di wilayah yurisdiksi Indonesia.

“Pengendalian keamanan mutlak dilakukan di wilayah Laut Natuna Utara melalui peningkatan patroli pengaman laut terpadu dan penguatan kerja sama antar negara dalam rangka menjaga stabilitas keamanan laut dan Kawasan,” ujar Mahfud.

Terkait penanganan Covid 19 di wilayah Natuna, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi, terutama atas pencapaian  vaksinasi yang telah melebihi target. Namun demikian, Mahfud mengingatkan tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tadi saya melihat yang sudah mengikuti vaksinasi sudah melebihi dari target nasional baik vaksin pertama dan yang kedua. Namun jangan lengah, kita harus tetap hati hati dan waspada terhadap Covid-19,” tegas Mahfud MD sebelum meninggalkan kantor Bupati Kabupaten Natuna. (INI)

Pos terkait