Menko Polhukam: Pemerintah Segera Proses Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Singapura

Screenshot 20220216 194400 Drive
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menyampaikan keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu, (16/2).

Inisiatifnews.com – Pemerintah akan segera memproses ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura, yaitu perjanjian tentang Defense Coperation Agreement (DCA), dan perjanjian ekstradisi.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (16/2).

Bacaan Lainnya

“Yang diminta ratifikasi dalam bentuk Undang-undang ke DPR hanya dua yakni Perjanjian Ekstradisi dan Penjanjian DCA. Sedangkan yang Perjanjian FIR cukup diratifikasi dengan Peraturan Presiden (Perpres),” kata Mahfud.

Menurut hukum kita, tak semua perjanjian harus diratifikasi dengan Undang-Undang (UU). Ada yang cukup dengan Perpres, Permen atau MoU biasa.

“Yang harus diratifikasi dengan UU antara lain, perjanjian yang terkait dengan pertahanan dan hukum,” ujar Mahfud MD.

Mahfud mengingatkan, sebelumnya pada 25 Januari tahun 2022 lalu, pemerintah telah melakukan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura dalam tiga hal. Pertama perjanjian Flight information Region (FIR), kemudian Defense Coperation Agreement (DCA), dan perjanjian Ekstrdisi.

Menurut Mahfud, ratifikasi antara Indonesia dan Singapura akan menguntungkan kedua negara terutama dalam penegakkan hukum.

“Kedua negara tentu saling diuntungkan. Dan Indonesia sendiri akan memperoleh keuntungan, karena kita banyak punya pelanggaran hukum pidana dimana orang-orangnya kemudian lari ke Singapura atau menyimpan asetnya di Singapura. Nanti kita bisa tindaklanjuti untuk keuntungan Indonesia dalam penegakan hukum,” tegas Mahfud.

Untuk diketahui, proses ratifikasi perjanjian antara Singapura dan Indonesia telah berjalan cukup lama. Pemerintah mengaku bersyukur atas terlaksananya ratifikasi di awal tahun ini.

“Pemerintah tentu bersyukur perjanjian ini telah bisa diselesaikan pada awal tahun ini, karena ini masalah yang sudah lama. Terjadi perdebatan, terjadi tolak tarik. Apakah ini perlu, apakah ini satu paket atau tidak. Sekarang sudah dipahami semua,” jelas Mahfud.

Dengan adanya ratifikasi, menurut Mahfud, kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, maupun sebaliknya, dapat segera diproses secara hukum.

“Kejahatan terhadap Indonesia yang ada di Singapura, jadi bisa diserahkan ke Indonesia untuk bisa diadili atau dihukum, kemudian Indonesia juga bisa mengembalikan orang-orang Singapura yang melakukan kejahatan untuk bisa dihukum dan diadili di Singapura,” pungkas Mahfud. (INI)

Pos terkait